Status Sertifikat Ambarrukmo Plaza

JOGJA- Sertifikat tanah Ambarrukmo Plaza (Amplaz) atas nama Sultan Hamengku Buwono tanpa angka romawi sejak awal telah menimbulkan polemik di internal kerabat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Apalagi proses persertifikatan di atas lahan Pesanggrahan Ambarrukmo  rupanya memakai cara konversi. Yakni dengan menjadikan tanah seluas lebih kurang 4.410 meter persegi itu sebagai tanah negara bekas sultan grond (SG). Setelah itu, Kantor Pertanahan BPN Sleman menerbitkan sertifikat atas nama Sultan Hamengku Buwono tanpa angka romawi di belakangnya.

“Keterangannya begitu di sertifikatnya. Kok tanah SG dikonversi sebagai tanah negara. Sejak kapan di DIJ ada tanah negara. Kata Ngarsa Dalem Hamengku Buwono X, di Jogja tidak ada tanah negara. Lha ini tanah Ambarrukmo kok dikonversi menjadi tanah negara,” ungkap Trah Sultan Hamengku Buwono (HB) VII Raden Ayu (RAy) W. Suryo Sumarno di kediamannya di kawasan Ambarrukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman Jumat (2/11).

Sambil menunjukkan fotokopi sertifikat tersebut, perempuan yang akrab disapa Bu Sri mengaku heran. Sebagai bagian dari Trah HB VII, dia memertanyakan status sertifikat Amplaz tersebut. Khususnya menyangkut proses konversi tanah. Sesuai aturan, konversi dapat dilakukan melalui proses hibah atau jual beli. “Prosesnya ditangani panitia ajudikasi. Sampai sekarang proses ini belum pernah terjadi,” beber perempuan yang mendiami rumah milik pangeran keturunan HB VII itu.

Sebagai bukti belum adanya konversi tanah Ambarrukmo menjadi tanah negara dikuatkan dengan surat Kepala Desa Caturtunggal Agus Santoso. Dalam keterangannya, Pemerintah Desa Caturtunggal belum pernah memproses konversi atas tanah persil 378.

“Karena memang belum pernah ada yang mengajukan. Tapi faktanya, kok bisa timbul sertifikat hak milik atas nama Hamengku Buwono tanpa angka romawi,” ujarnya keheranan.

Bu Sri mengaku mendapatkan amanat dari Ketua Yayasan Trah HB VII RM. Wisnoe Wardhana. Dia diminta ikut mencari tahu terjadinya proses persertifikatan menjadi milik Sultan Hamengku Buwono tanpa angka romawi tersebut.

Dia memasalahkan subjek atas nama Hamengku Buwono tanpa angka romawi tersebut. Sebab, selama ini tidak pernah ada orang bernama Hamengku Buwono tanpa angka romawi. Fakta yang ada, nama Hamengku Buwono digunakan oleh sultan yang bertakta sejak Hamengku Buwono I hingga Hamengku Buwono X.

“Hamengku Buwono tanpa angka romawi itu orangnya mana. Kalau atas nama lembaga, kok sertifikatnya hak milik. Bukan hak pakai atau hak guna bangunan,” tanyanya heran.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengakui, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan rawan menimbulkan sengketa. “Saya sengaja tidak memakai istilah konflik karena di Perdais DIJ No. 1 Tahun 2017 menyebutnya sengketa,” kata Eko di depan rapat Badan Anggaran DPRD DIJ Jumat (2/11).

Eko meminta agar Pemprov DIJ secara khusus dan serius mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian sengketa-sengketa tanah kasultanan. Dari catatan Komisi A ada enam lokasi yang telah menimbulkan persoalan. Empat di antaranya berada di Desa Tegaltirto, Berbah, Desa Pleret, Bantul, kompleks bekas buruh PJKA Gondokusuman, Jogja dan asrama TNI di Dipoyudan, Patuk, Jogja.

Sengketa di Berbah telah menimbulkan gesekan antarwarga. Bahkan bangunan di atas tanah kasultanan dibongkar paksa dengan menggunakan alat berat oleh warga. Demikian pula di Gondokusuman.

Warga resah dengan adanya kebijakan PT KAI. Sedangkan masalah di Dipoyudan sampai sekarang masih berjalan. Beberapa waktu lalu sejumlah penghuni asrama dipaksa meninggalkan rumahnya.

“Ini potensi sengketa yang harus dimediasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ. Kami minta laporan penanganan yang dilakukan dinas,” pinta Eko.

Kader muda PDI Perjuangan yang maju kembali sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan Kota Jogja ini meminta Pemprov DIJ mengambil langkah proaktif. Dia menilai saatnya negara hadir menangani masalah sengketa tanah SG. Eko juga mengingatkan, tanah kasultanan hanya dimanfaatkan untuk tiga hal. Pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Assekprov Keistimewaan DIJ Didik Purwadi mengatakan alokasi anggaran untuk penyelesaian sengketa tanah kasultanan telah dialokasikan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ. “Sumbernya dari dana keistimewaan,” jelas Didik. (kus/yog/rg/mo2)