Pinggiran Saluran Saudagaran untuk Jalan Inspeksi dan Ruang Terbuka Hijau

PURWOREJO – Lima puluh lima bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara di sempadan Daerah Irigasi (DI) Saudagaran Kecamatan Kutoarjo, Purworejo diratakan dengan tenah. Ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kawasan itu selanjutnya akan digunakan sebagai lahan pemerintah yang peruntukannya dimanfaatkan sebagai jalan inspeksi, ruang terbuka hijau dan taman. Pembersihan dan pembongkaran bangunan itu tidak banyak menimbulkan permasalahan dan penolakan warga. Sebab, sebelumnya, pihak BBWSO telah melakukan sosialisasi cukup panjang. Dan warga diminta pindah dari kawasan tersebut karena memang bukan miliknya.

Salah seorang warga, Triyono yang berada di RT 3 RW Kutoarjo ikhlas rumah tinggalnya diratakan dengan tanah. Sebenarnya dia tinggal ditempat tersebut sudah lebih dari 20 tahun. “Kami tahu mendirikan bangunan di tanah negara, demikian juga konsekuensinya. Dan kami membongkarnya walaupun memang cukup berat,” ungkap Triyono.

Kepala BBWSO Tri Bayu Aji mengungkapkan, sosialisasi kepada warga telah diberikan sejak setahun terakhir. Panjangnya waktu tersebut dimaksudkan agar warga tidak kaget dan bisa mempersiapkan sejak dini. “Ada prosedur yang kami tempuh. Saat sosilisasi dilakukan dulu, warga sudah langsung menandatangani kesanggupan jika rumah yang dibangunnya dibongkar,” kata Bayu.

Menurutnya, sebagian besar pemilik bangunan telah membongkar bangunannya secara mandiri. Mereka memanfaatkan beberapa material yang masih bisa digunakan. Meski demikian ada juga warga yang hanya memindahkan perabotannya ke tempat baru, sementara bangunannya dibiarkan diratakan dengan alat berat. “Pembongkaran ini merupakan amanat dari Permenpupr 08 Tahun 2015 tentang garis sempadan irigasi. Pemerintah mengatur garis sempadan sepanjang dalamnya saluran tidak boleh diisi bangunan kecuali dermaga, pintu air atau tiang listrik,” jelas Bayu.

Pemilik bangunan di kawasan tersebut sejak awal sudah tahu jika bangunan yang dimiliki berada di tanah yang bukan haknya atau milik pemerintah. Kawasan itu sendiri sebenarnya telah dibebaskan oleh negara. “Langkah yang kami lakukan ini bertujuan untuk pendataan aset, peruntukan aset dan penegakan perda. Masyarakat semua sudah paham,” papar Bayu. (udi/din/by/mo1)