JOGJA – Peringatan bagi masyarakat yang biasa parkir sembarangan di Kota Jogja. Dalam draft Raperda Induk Perparkiran diusulkan konsumen yang parkir sembarangan juga bisa dijerat hukuman. Tidak hanya juru parkirnya.
“Pidana tiga bulan kurungan dan denda paling banyak Rp 50 juta baik penyelenggara parkir atau pengguna parkir yang parkir sembarangan,” kata Ketua Panitia Khusus Raperda Induk Perparkiran DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto, Kamis (1/11). Selama ini jika ada razia parkir hanya juru parkir yang ditangkap. Rata-rata mereka juga hanya dikenakan tindak pidana ringan.

Selain itu tarif parkir di Kota Jogja diusulkan untuk dinaikan. Untuk tarif parkir roda empat dan roda tiga di kawasan satu akan dinaikan jadi Rp 5.000 dari sebelumnya Rp 3.000. Sedang motor dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000 dan ada tarif progresif.

Nantinya di di Taman Khusus Parkir (TKP) maupun di parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Insidentil akan dibagi dalam tiga kawasan. Penerapan tarif mobil Rp 5.000 dan motor Rp 2.000 serta tariff progresif, hanya diterapkan di kawasan satu. Tarif progresif yang diajukan yaitu Rp 2.500 per jam. “Untuk di kawasan dua dan tiga roda empat dan roda tiga tarifnya Rp 3.000 sedang motor Rp 2.000,” ujarnya.

Selain itu dalam draft yang sudah dikirimkan ke Biro Hukum Pemprov DIJ, Fokki juga menyebut adanya kemungkinan Wali Kota Jogja menetapkan ruas jalan yang bisa dipakai sebagai parkir TJU. Termasuk penyelenggaraan parkir yang memanfaatkan teknologi informasi. “Pengelolaan parkir dapat dilakukan oleh perusahaan daerah,” terangnya.

Tapi politikus PDIP itu menyoroti masih banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jogja yang mengelola parkir. Seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kecamatan.

Padahal sebelumnya sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ menyarankan kepada Pemkot Jogja dan DPRD Kota Jogja untuk menambah ketentuan atau jika sudah ada memperkuat, revisi Perda nomor 18 tahun 2009 tentang perparkiran. Diantaranya penyelenggaraan parkir yang terintegrasi, dikelola satu instansi dan pembayaran parkir berbasis kartu elektronik. (cr7/pra/er/mo1)