Anggaran Habis, Musim Hujan Belum Datang

GUNUNGKIDUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul akhirnya ”menyerah”. Mengangkat bendera putih dalam penanganan dampak musim kemarau. BPBD yang notabene representasi pemkab dalam penanganan kekeringan berencana mengajukan surat permohonan kepada bupati hari ini. Agar orang nomor satu di Bumi Handayani itu meneken surat keputusan status darurat kekeringan.

Pengajuan status darurat ini, antara lain, bertujuan agar BPBD mendapatkan kucuran dana segar untuk droping air. Sebab, anggaran sebesar Rp 638 juta yang dialokasikan untuk droping air pada 2018 telah ludes. Di sisi lain, masih jamak wilayah yang mengalami krisis air bersih. Itu ditambah tanda datangnya musim hujan belum terlihat.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki, BPBD bakal mendapatkan angin segar dengan penetapan status darurat kekeringan. Setidaknya BPBD bisa mendapatkan kucuran anggaran dari belanja tak terduga sebesar Rp 80 juta untuk droping air.

”Estimasinya, anggaran (Rp 80 juta, Red) bisa untuk droping air hingga akhir November,” jelas Edy saat dihubungi Kamis (1/11).

Dengan ludesnya anggaran, pemberian droping air pun berhenti. Bahkan, beberapa armada mobil tangki milik BPBD kemarin mulai dikandangkan. Itu lantaran anggaran Rp 638 juta juga include untuk operasional mobil tangki. Misalnya, pembelian solar.

Lalu, bagaimana dengan warga yang mengalami krisis air bersih? Edy menyampaikan droping air hanya mengandalkan pihak ketiga. Sementara waktu.

”BPBD tetap menyiapkan armada jika sewaktu-waktu dibutuhkan,” katanya.
Edy optimistis anggaran Rp 80 juta cukup untuk mengkaver droping air hingga 20 hari kerja. Atau hingga 24 November. Edy berharap akhir bulan ini sudah memasuki musim hujan.

”Kekeringan di Gunungkidul sekarang terpanjang selama dua tahun terakhir. Oktober tahun lalu sudah hujan,” tambahnya.

Mengacu data BPBD, ada 77 desa yang mengalami kekeringan. Tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang terdampak 38.937. Totalnya 132.491 jiwa.

Kecamatan Girisubo satu di antara yang mengalami kekeringan. Menurut Camat Girisubo Agus Sriyanto, kecamatan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran droping air. Hanya, anggaran droping 550 tangki juga telah habis. Dengan begitu, Kecamatan Girisubo belakangan ini hanya mengandalkan droping air dari BPBD dan pihak swasta. Padahal, ada delapan desa yang mengalami kekeringan parah.

”Dari 82 padukuhan, sebanyak 62 di antaranya kekurangan air bersih,” sebutnya.

Selain mengandalkan bantuan droping, Agus menyebut tidak sedikit warga yang membeli air bersih dari swasta. Terutama, warga yang tinggal di desa Songbanyu.

”Harganya Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per tangki,” tuturnya. (gun/zam/by/mo1)