Lokasi Unjuk Rasa Digeser, Pejabat Pemprov Kecele

JOGJA – Upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2019 ditetapkan hari ini (1/11). Sebesar Rp 1.570.922. Perhitungannya mengacu rumus Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan UMP tahun berjalan serta tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diprediksi sejak awal, besaran UMP tak memuaskan serikat buruh. Dianggap tak cukup memenuhi kebutuhan buruh. Apalagi guna mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi DIJ. “Bagi kami itu (UMP) hanya akan melestarikan kemiskinan DIJ. Serta menunjukkan bahwa pemprov tidak responsive terhadap buruh,” ujarnya juru bicara Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Irsad Ade Irawan di sela unjuk rasa menolak UMP DIJ di Titik Nol Kilometer Jogja Rabu (31/10).

Wakil Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ menilai, keputusan pemprov tak akan bisa mengatasi kemiskinan di DIJ. Selain itu, besaran UMP 2019 menandakan belum tercapainya tujuan keistimewaan DIJ. Dalam upaya memakmurkan masyarakat.

Jika upah murah tetap diberlakukan, daya beli buruh dipastikan semakin rendah.

Irsad mengaku kecewa dengan keputusan pemprov. Menurutnya, PP 78/2015 belum selesai diuji secara yuridis. Sehingga tak layak dijadikan patokan perhitungan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Irsad mengatakan, perhitungan upah hanya mempertimbangkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi tak sesuai dengan fluktuasi angka kebutuhan hidup layak (KHL) setiap bulan. “PP No 78/2015 itu tidak mencerminkan KHL dan bertentangan dengan konstitusi,” tudingnya.

Meski palu telah diketok, ABY tetap menuntut Pemprov DIJ menetapkan UMP/UMK 2019 sesuai KHL. Rinciannya, UMP DIJ : Rp 2.500.000, UMK Kota Jogja Rp 2.911.516, UMK Sleman Rp 2.859.085, UMK Bantul Rp 2.748.289, UMK Kulonprogo Rp 2.584.273, dan UMK Gunungkidul Rp 2.440.517.

Unjuk rasa menuntut kenaikan UMP/UMK 2019 kemarin merupakan aksi lanjutan. Sebelumnya ABY, KSPSI, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Jogja melakukan aksi serupa di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Senin (22/10).

Semula aksi lanjutan direncanakan di kantor gubernur, kompleks Kepatihan. Namun mereka mengubah rencana. Aksi di Titik Nol Kilometer dinilai lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Disnakertrans DIJ Ariyanto Wibowo mengaku telah menunggu para pengunjuk rasa di kantor gubernur DIJ sejak pukul 09.00 kemarin. Namun rencana pertemuannya dengan para pengunjuk rasa urung terjadi. Karena mendadak lokasi unjuk rasa digeser ke tempat lain. “Kalau butuh diskusi lagi ya mangga,” ucapnya.

Ariyanto mewakili Kepala Disnakertrans DIJ Andung Prihadi Santosa yang berhalangan hadir. (cr9/yog/rg/mo2)