SLEMAN – Pajak sumber pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Hingga Oktober lalu, realisasiPBB P2 Kabupaten Sleman 2018 mencapai target 98,1 persen dari target. Dari total target Rp 72 miliar, realisasi hinga kemarin tercapai Rp 70,63 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Harda Kiswaya optimistis target penerimaan PBB P2 hingga akhir tahun ini bisa mencapai 100 persen. Bahkan lebih dari itu. Harda memprediksi selama dua bulan ke depan setoran wajib pajak bisa mencapai Rp 3 miliar. “Dua bulan ini kami sangat yakin bisa memenuhi target itu. Jika terwujud berarti capaian selama 2018 lebih dari 100 persen,” ujarnya Rabu (31/10).

Melihat tren positif capaian PBB P2 Tahun 2018 Harda bertekad menaikkan target untuk periode 2019. Menjadi sebesar Rp 74 miliar.

Kabid Penagihan dan Pengembangan BKAD Sleman Kusniyati menambahkan, di Sleman ada 410 padukuhan yang telah melunasi PBB P2 sebelum jatuh tempo. Pada 29 September lalu. Jumlah itu lebih banyak dari tahun lalu sekitar 350 padukuhan.

Sedangkan tahun ini ada 16 desa yang telah melunasi PBB P2. Rinciannya: Desa Glagaharjo, Kepuharjo,  Umbulharjo, Wukirsari, Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margomulyo, Sumberahayu, Sumbersari, Sumberarum, Girikerto, Sambirejo, Wukirharjo, Bimomartani, dan Sindumartani. “Kalau yang telat bayar PBB P2 ada denda administrasi 2 persen setiap bulan, maksimal dua tahun,” ingatnya.

Untuk mengejar target realisasi PBB P2 BKAD telah melayangkan surat kepada wajib pajak. Melalui mekanisme mencetak surat tagihan tunggakan lalu. Untuk disampaikan lewat setiap desa.

Desa lantas meneruskan surat ke wajib pajak. “Sesuai Perda Sleman No 11/2012 tentang Pajak PBB P2, semua wajib pajak bisa mengajukan keberatan, keringanan, pengurangan,” urainya.

Kusniyati mengimbau para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya segera melunasinya. Karena pajak termasuk PAD, selain retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bermanfaat untuk pembangunan daerah.

Ada 10 aspek pajak daerah. Antara lain: pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air dan tanah, mineral bukan logam dan batuan, PBB P2, dan bea pemerolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bupati Sleman Sri Purnomo mengapresiasi kinerja dari BKAD Sleman yang telah berusaha memenuhi target. “Bahkan bisa melawati target,” ujarnya.

Yang menjadi perhatiannya adalah pajak kendaraan bermotor. Kendati masuk ke provinsi, setiap kabupaten juga menerima bagi hasil dari pajak tersebut. Sleman sendiri menjadi penyumbang pajak kendaraan terbesar. (*/har/yog/zl/mo2)