DALAM hubungan tripartit antara pengusaha dan buruh, pemerintah harus mampu bertindak sebagai mediator sekaligus fasilitator. Pemerintah harus bisa berdiri dua kaki. Sebagai penyeimbang. Termasuk soal sistem pengupahan. Apalagi  tuntutan upah buruh didasari ketidakseimbangan antara nilai KHL dengan UMK. Karena itu buruh menolak PP 78/2015 dijadikan landasan hukum perhitungan upah.

Pengamat sosial pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Dr Sukamdi MSc menilai, perdebatan masalah pengupahan dipicu beberapa kepentingan yang selalu bertolak belakang.

Buruh menuntut upah tinggi, menurut dia, hal wajar. Di sisi lain, perusahaan perlu menekan biaya produksi. Salah satunya dengan menekan upah buruh. Bisa jadi perusahaan tak mampu memenuhi upah setinggi tuntutan para buruh. Solusinya, harus ada kompromi. ”Buruh menuntut upah tinggi tak bisa disalahkan. Tapi pada waktu bersamaan, semua harus menyadari kemampuan perusahaan,” tuturnya.

Satu hal yang membuat khawatir Sukamdi justru pada kesediaan perusahaan mengabulkan tuntutan buruh. Karena tak semua perusahaan mampu membayar upah sesuai tuntutan buruh. Perusahaan terancam gulung tikar jika tak mampu membayar upah buruh secara layak. Ini terkait tujuan utama perusahaan, yakni mencari keuntungan (profit).

Sementara soal inflasi, menurut Sukamdi, turut menjadi salah satu penyebab meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga wajar jika buruh menuntut kenaikan upah. “Perbedaan kepentingan itulah yang kerap menjadi masalah. Tak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain di dunia,” ungkapnya.

Karena itu antara perusahaan dan buruh harus saling terbuka. Tak hanya soal kemampuan memberi upah. Tapi juga mengenai kondisi perusahaan. Perusahaan harus mau terbuka dan sharing informasi kepada para buruh. Termasuk saat perusahaan memperoleh keuntungan tinggi.

“Artinya, kalau memang mampu mengupah yang tinggi, ya upahlah yang tinggi,” usul dosen Fakultas Geografi itu.

Sukamdi menegaskan pentingnya negosiasi. Antara perusahaan dan buruh. Negosiasi harus spesifik. Tidak bisa disamaratakan. Tapi disesuaikan kondisi dan kemampuan tiap-tiap perusahaan. Sukamdi optimistis, dengan cara itu masalah buruh dan perusahaan bisa diurai.

Soal PP 78/2015, Sukamdi melihat, adanya penolakan oleh buruh ditengarai akibat adanya sistem yang kurang mampu mengakomodasi perubahan mekanisme pengupahan. Di situlah peran pemerintah menjadi krusial. “Pemerintah harus mampu memperhatikan kepentingan kedua belah pihak,” katanya.

Sukamdi menyadari, peran pemerintah tidaklah mudah. Kendati demikian, jika memang ingin menyejahterakan  buruh melalui kenaikan upah, pemerintah juga harus bisa memberi jaminan kepada perusahaan. Misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang mampu memberi upah sesuai tuntutan buruh. “Insentifnya seperti pengurangan biaya masuk barang. Itu bisa menekan biaya produksi,” jelasnya.

Insentif juga bisa diberikan kepada perusahaan yang tak mampu menggaji buruh sesuai tuntutan. Pemerintah juga bisa membantu mengurangi biaya hidup (living cost) buruh lewat beragam jaminan sosial dan kesehatan. (cr9/yog/rg/mo2)