Masalah ini selalu berulang. Setiap tahun. Buruh memprotes kebijakan pemerintah. Karena standar upah yang ditetapkan pemerintah. Jauh di bawah kebutuhan hidup layak buruh.

BERMULA adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sejak penetapan upah dihitung berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan standar upah buruh tak lagi jadi patokan. Usulan serikat pekerja pun selalu mentok.

Lagi-lagi buruh yang harus mengalah. Menerima upah ala kadarnya. Bahkan tak sedikit buruh pekerja lepas harus rela menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Setiap tahun UMK memang selalu naik. Namun kenaikannya tetap dirasa kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari keluarga buruh. UMK versi pemerintah selalu lebih rendah dari versi buruh. Karena parameternya berbeda. Serikat pekerja berpegang pada Permenaker 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan pemerintah tunduk pada PP 78/2015.

Inflasi nasional saat ini sebesar 2,88 persen. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi 5,15 persen. Persentase itu lantas dijumlahkan. Hasilnya 8,03 persen. Angka ini kemudian dikalikan UMK tahun berjalan. Hasilnya berupa kenaikan UMK untuk tahun berikutnya.

“Proyeksi UMK Sleman 2019 naik Rp 126.438,38 dibanding 2018,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman Untoro Budiharjo.

Dengan penambahan itu Untoro memperkirakan UMK Sleman 2019 menjadi Rp 1.700.986,36. “Namun belum pasti juga. Karena pengesahannya oleh gubernur,” jelasnya.

Meski tak lagi menjadi dasar perhitungan UMK, survei KHL tetap dilakukan dinas. Selama 2018, kata Untoro, telah dilakukan lima kali survei KHL. Hasilnya sekadar untuk pembanding dengan UMK hasil penetapan mendatang. Hasil survei KHL menyentuh angka Rp 1.516.347. Lebih rendah dibanding proyeksi UMK berdasarkan rumus PP 78/2015. Kondisi hampir serupa selalu terjadi tiap tahun. Survei KHL oleh pemerintah selalu lebih rendah dari UMK hasil penetapan. Hasil survei KHL akan jadi pertimbangan hanya jika nilai UMK hasil penetapan jauh lebih rendah.

Survei KHL ini didasarkan pada 60 komponen KHL. Mulai sandang, pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Salah seorang buruh perusahaan percetakan di Sleman Agung Apriyansyah mengaku mendapat gaji Rp 1,6 juta per bulan. Lebih besar dibanding UMK Sleman tahun ini. Namun pendapatan itu dirasanya masih kurang. Sangat mepet. Untuk mencukupi kebutuhan bulanan. Seperti untuk bahan bakar kendaraan, biaya makan, dan sewa kos. Tiga hal itu menjadi faktor pengeluaran terbesar. “Kalau motor rewel kan harus keluarkan biaya lagi,” keluhnya.

Sebagai pria lajang, Agung menilai UMK standar minimal Rp 2,5 juta perbulan. Dengan begitu dia masih bisa menabung untuk masa depan.

Hal senada dirasakan buruh pabrik bakpia di Kota Jogja. Dengan UMK 2018 sebesar Rp 1.709.150. Seperti dirasakan Asnuri, 39. Mendapat upah bulanan di bawah dua juta sangat berat baginya. Apalagi untuk memenuhi keluarganya yang tinggal di Gunungkidul. Upah bulanan yang dia terima hanya cukup untuk makan dua kali sehari. Itu pun hanya nasi lauk tempe. Hanya kadang-kadang dia merasakan ikan atau ayam. Karena dia harus menyisihkan uang untuk bayar kos Rp 300 ribu per bulan. Sisanya dibawa pulang untuk keluarga.

“Itu belum kebutuhan lain seperti menyumbang atau beli baju,” ungkap Asnuri yang telah 12 tahun bekerja di Kota Jogja.

Dewan Pengupahan Bantul juga melakukan survei KHL sebagai pembanding UMK. Lokasi sasaran yang dipilih adalah pasar tradisional. Yakni di Pasar Bantul dan Imogiri. “Yang disurvei semua hal. Yang digunakan sehari-hari untuk standar pekerja,” ungkap Kepala Disnakertrans Bantul Heru Suhadi akhir pekan lalu. Heru enggan membeberkan proyeksi UMK Bantul 2019. Dia hanya memberi isyarat bahwa UMK Bantul mengalami kenaikan.

Sekretaris DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bantul Patra Jatmiko menilai UMK di Bantul jauh dari ideal. Pun demikian proyeksi kenaikan UMK 2019. Dia mencontohkan UMK 2018 sebesar Rp 1.527.000. “Ini belum bisa mencukupi kehidupan sehari-hari pekerja. Baik yang lajang, apalagi telah berkeluarga,” sindirnya.

Menurut Patra, UMK ideal Bantul seharusnya Rp 2,7 juta. Itu berdasarkan perhitungan KHL sesuai ketentuan Permenaker No 13 Tahun 2012. Patra menyadari jika Permenaker 13/2012 tak lagi dijadikan acuan perhitungan UMK. Tapi KSPSI tak mau menyerah.

Sebab, mengacu rumus PP 78/2015 kenaikan UMK Bantul tahun depan diperkirakan tak lebih Rp 122.000. Jika dijumlahkan UMK tahun berjalan saat ini tetap jauh lebih rendah dibanding angka ideal.

Patra berharap gubernur lebih bijak sat menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DIJ 2019 pada 1 November mendatang. Pun demikian penetapan UMK pada 21 November. (har/ega/cr5/yog/rg/mo2)