SLEMAN – Menyadari pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia sudah diaplikasikan dengan baik di berbagai bidang. Misalnya saja di bidang pertanian, industri, kesehatan, dan lingkungan. Melihat itu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan DPR RI ingin mengupayakan Indonesia menjadi Go Nuclear.

Hal ini juga merujuk pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi yang belum dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai upaya penyiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) telah dilaksanakan, misalnya studi tapak dan studi kelayakan untuk wilayah Jepara dan Kepulauan Bangka telah selesai.

”Kami sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas untuk pendayagunaan iptek nuklir. Kami terus berupaya melakukan penyiapan terhadap berbagai aspek pendukung program nuklir untuk energi. Salah satunya melakukan pemetaan terhadap para pemangku kepentingan yang terkait dengan program pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi,” ujar Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto belum lama ini.

Dijelaskan Djarot, pihaknya sudah menyusun peta pemangku kepentingan seperti dari swasta yang paling siap adalah industri non nuclear island, misalnya industri pembuat turbin, sipil, dan teknologi nonreaktor lainnya.

Dari sisi infrastrukturnya, Djarot mengaku, Indonesia telah siap untuk memasuki go nuclear termasuk SDM-nya. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dengan regulasinya pun diakuinya juga sudah siap mengawal pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi.

”Memang selama ini belum ada kebijakan go-nuclear dari pemerintah, sehingga pihak swasta masih enggan untuk menuju industri nuclear island. Tapi paling tidak kami sudah mengajak para stakeholder untuk berdiskusi,” tegasnya.

Disebutkan Djarot, kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa, menjadikan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pembangunan PLTN. Karena pada dasarnya fasilitas nuklir dibangun harus mengedepankan faktor keselamatan yang tinggi.

Dari situlah, menurut Djarot, pihaknya selalu menyarankan untuk memanfaatkan lokasi sebagai calon tapak PLTN yang potensi gempanya rendah seperti Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, atau di wilayah Jawa bagian utara.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menambahkan, pihaknya telah cukup lama mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan go nuclear tersebut. Namun, tampaknya realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tak akan terwujud dalam waktu dekat mengingat Indonesia memasuki tahun politik. (ita/ila)