SLEMAN – Aksi perusakan fasilitas penyelenggaraan tradisi sedekah laut di Pantai Baru, Srandakan, Bantul Jumat (12/10) berbuntut panjang. Aliansi Masyarakat Peduli Budaya (AMPB) mendorong Polda DIJ menindak tegas pelaku aksi yang mencederai keharmonisan di Jogjakarta itu. Terlebih beredar kabar ada perlakuan intimidasi terhadap sejumlah warga, sehingga mereka takut melapor.

Yang berbeda, dorongan kepada Korps Bhayangkara itu juga tersirat dalam berbagai simbol. Ya, puluhan anggota AMPB saat berada di Mapolda DIJ kemarin membawa sejumlah pusaka. Seperti tombak, payung pusaka, dan uba rampe. Mereka menggunakan pakaian serbaputih. Aksi di Mapolda DIJ ini merupakan salah satu rangkaian lampah prihatin AMPB.

BERI DUKUNGAN: Beberapa pelaku budaya yang tergabung dalam AMPB datang ke Mapolda DIJ, Kamis (25/10). (DWI AGUS/RADAR JOGJA)

”Ini wujud ritual budaya yang kaya akan filosofi. Bukan aksi protes,” jelas Ketua Pelaksana Lampah Prihatin Lestanto Boediman usai beraudiensi dengan sejumlah pejabat Polda DIJ.

Aksi budaya berlanjut di kawasan Alun-Alun Utara. Ki Gede Mahesa, seorang pelaku budaya melakukan langkah prihatin ndipet mata. Yakni, aksi jalan mundur menuju titik nol kilometer. Terakhir, labuhan di Pantai Parangkusumo.
”Makna jalan mundur adalah dalam berbangsa tidak hanya menggunakan ilmu pengetahuan, tapi juga nurani,” tambahnya.

Dirreskrimum Polda DIJ Kombespol Hadi Utomo mengakui penanganan kasus perusakan berjalan lamban. Minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan menjadi penyebabnya. Kendati begitu, Hadi Utomo memastikan, penyidikan kasus ini tetap berjalan.

”Kami hanya akan memproses fakta adanya perusakan,” tegasnya.
Sementara itu, GKR Hemas menegaskan budaya adalah ruh dan kekuatan Jogjakarta. Beragam tradisi budaya telah berlangsung dan hidup di Ngayogyokarta sejak dulu. Persisnya sejak abad ke-17. Dari itu, dia mengkritik pelaku perusakan tidak memahami sejarah budaya di Jogjakarta. Toh, kegiatan kebudayaan tidak menyekutukan. Sebaliknya, justru sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

”Isu yang langsung digulirkan agar acara tradisi ditiadakan itu salah,” tegasnya.
Permaisuri Keraton Ngayogyokarta ini juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan berbagai isu dan provokasi terkait kegiatan kebudayaan. Seperti beberapa spanduk dan selebaran tentang penolakan kegiatan budaya. (dwi/zam/by/mo1)