BANTUL – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bantul akan mematenkan batas wilayahnya. Langkah ini dilakukan selain untuk mengurangi dampak konflik yang akan ditimbulkan, juga sebagai sarana untuk memetakan potensi masing-masing desa.

“Bantul punya wilayah sekitar 500 kilometer persegi. Terdapat 75 desa dan 933 dusun untuk segera disusun detail tata ruang kawasan dan tata geospasialnya,” kata Wakil Bupati Abdul Halim Muslih di Desa Wisata Karangtengah, Kamis (25/10).

Dengan menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG), Pemkab Bantul akan memetakan wilayah. Mengingat data geospasial di Bantul masih belum matang. Rencana detail tata ruang dan kawasan (RDTRK) baru diselesaikan pada dua wilayah, yaitu Kecamatan Kasihan dan Sewon. “Ini terjadi karena kami masih mengumpulkan informasi terkait geospasial dan informasi yang lain. Seperti struktur tanah, jenis tanah dan aspek sosiologisnya,” jelas Halim.

Menurutnya, penggunaan lahan masih didasari oleh perasaan. Sedangkan pembangunan di masa yang akan datang harus dengan perhitungan ilmiah. Ini agar pembangunan bisa dilakukan tepat sasaran. Ketika pemetaan wilayah sudah bisa dipatenkan, kata dia, masyarakat bisa memanfaatkan bumi dengan didasari ilmu pengetahuan dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kami harus mengambil kebijakan penting dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini. Agar semakin menyempurnakan kebijakan dan menghindari konflik lahan dan ruang,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Bantul Isa Budi Hartomo menyatakan siap menyediakan informasi untuk mempercepat pematenan batas wilayah hingga ke tingkat desa. Dia berharap peta dasar bisa segera selesai. Untuk kemudian melaksanakan perencanaan materi teknisnya. “Harapannya tahun depan kami akan ke BIG meminta persetujuan substansi dan rekomendasi,” tegasnya.

Inspektur BIG Jakarta Sugeng Priyadi menyatakan persiapan geospasial dasar tidak mudah. Selain itu juga akan memakan biaya yang mahal. Untuk itulah detail tata ruang harus segera terselesaikan. “BIG saat ini menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Kalau menggunakan pemotretan udara selain anggaran yang besar, wilayah yang akan dituju tidak mungkin selesai dalam waktu singkat,” katanya.

Dari data satelit itu kemudian potensi masing-masing desa terlihat. Agar memudahkan pemetaan, harus dilakukan mulai dari wilayah desa terlebih dulu. “Itu kunci perencanaan pembangunan desa hingga kabupaten akan tertata dengan baik,” jelasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman menegaskan pemetaan ini harus bisa ditargetkan selesai pada satu bulan ke depan. Karena ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. “Kalau pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan hingga pertumbuhan satu persen petani. Bisa menghilangkan 0,6 – 1,2 kemiskinan,” tegasnya.

Menurutnya masyarakat harus mengembangkan kreativitas. Begitu juga pemerintah harus serius memperjuangkan nasib rakyat. “Demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ tegasnya. (ega/din/er/mo1)