JOGJA – Termasuk negara dengan pengguna internet terbesar, Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup untuk mengaturnya. Termasuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi era disrupsi saat ini.
“Belum ada road map, grand design yang jelas. Perangkat hukum kita juga belum cukup hanya dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta dalam diskusi publik ‘Tantangan Era Industri 4.0’ yang digelar Badan Aksesibilitas dan Informasi (Bakti) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (25/10).

Sukamta meminta pemerintah Indonesia cekat-ceket untuk membuat regulasi pendukung. Menurut dia tidak hanya UU ITE, Indonesia juga butuh UU Data Pribadi hingga UU Telekomunikasi yang hingga saat ini belum terwujud. Menurut dia Indonesia saat ini sudah darurat digital dengan belum adanya aturan terkait data pribadi. “Padahal penggunaan financial technology (Fintech) prasayarat utama adalah keamaan dan ada jual beli data,” katanya.

Selain regulasi, anggota DPR dari dapil DIJ itu juga meminta ada perubahan mindset di masyarakat, terutama anak muda untuk bersiap di era digital. Untuk itu Sukamta mengajak anak muda untuk menggunakan internet, tidak hanya memproduksi hal negative seperti hoaks, tapi konten yang produktif. Saat ini ekonomi digital tidak hanya terkait cara komunikasi tapi juga cara hidup.

“Selain regulasi yang perlu juga disiapkan adalah sumber daya manusia, anak muda akan lebih siap go digital,” tuturnya.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Kominfo RI Prof Henri Subiakto menambahkan di era digital ini yang juga patut diwaspadai adalah efek disrupsi yang dihasilkan. Dirinya mencontohkan seperti persoalan antara taksi online dan konvensional beberapa waktu lalu. Jika tidak diantisipasi dengan membuat regulasi, persoalan serupa juga mungkin terjadi di bidang lain. “Tugas kami di pemerintah itu menyiapkan regulasinya,” kata dia.

Selain regulasi Henri juga menyebut kolaborasi sebagai kunci supaya tidak terdisrupsi di era digital saat ini. Diantaranya, lanjut dia, mendorong pelaku start up UMKM lokal yang belum berjualan secara online untuk berkolaborasi dengan situs jualan online. Bahkan saat ini pemerintah memiliki program mendoorng 1.000 start up lokal untuk berkolaborasi jualan online. “Kolaborasi ini memang harus pintar memilih, kalau tidak di era kapitalis justru menggerus start up lokal,” paparnya.

Sama dengan Sukamta, pria asli Jogja itu juga menilai para anak muda sebagai kuncinya. Apalagi dengan bonus demografi yang akan terjadi pada 2030 nanti. Henri meminta anak muda untuk bersiap memanfaatkan kesempatan tersebut karena sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. “Ibaratnya saat ini kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan dan cas-casan,” tuturnya. (cr5/pra/er/mo1)