Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

SAMPAH masih menjadi problem pelik di wilayah Kabupaten Sleman. Apalagi saat ini masyarakat Sleman masih bergantung pada tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Piyungan sebagai titik akhir pembuangan sampah. Sementara kondisi TPST di wilayah Bantul itu telah overload.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Hj Ismi Sutarti SH mendorong Pemkab Sleman lebih responsif menghadapi masalah persampahan. Pemerintah tak cukup hanya membuat aturan. Atau mengancam para pelanggar dengan beragam sanksi. Atas pelanggaran yang diperbuat. Karena pada dasarnya, menurut Ismi, warga Sleman suka diatur dan tak ingin melanggar aturan. “Makanya pemerintah harus menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai. Jangan hanya membuat aturan dan sanksi, sementara sarananya tak memadai,” sindir Ismi, Rabu (24/10).

Politikus Partai Nasdem itu menengarai banyaknya pelanggaran aturan persampahan karena sarana yang tak memadai. Terlebih sistem pembuangan sampah harus urut dari hulu ke hilir. Membuang sampah di sembarang tempat sudah pasti melanggar. Membakar sampah pun termasuk pelanggaran.

Di sisi lain warga tak bisa begitu saja membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) maupun akhir. Seperti di TPS Tambakboyo, Condongcatur, Depok. “Pernah ada kejadian warga buang sampah di Tambakboyo kena razia Satpol PP. Ini tak boleh terulang,” bebernya.

Pemerintah daerah juga perlu menambah armada dan tenaga pengangkut sampah. Serta memperbanyak depo-depo sampah di tingkat desa dan padukuhan. Depo sampah diletakkan di tempat-tempat strategis. Agar mudah dijangkau masyarakat. Ismi memandang, langkah itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Agar ke depan tak ada lagi warga melanggar hukum gara-gara salah tempat membuang sampah. “Sosialisasi persampahan juga harus lebih masif hingga pelosok desa. Bagi masyarakat tingkat terkecil,” pinta perempuan kelahiran 20 Februari 1964 itu.

Tenaga kerja pengangkut sampah tak luput jadi sorotan Ismi. Dikatakan, sejauh ini tenaga pengangkut sampah lebih banyak diisi pegawai harian lepas (PHL). Syarat minimalnya berijazah SMA. Padahal banyak warga Sleman hanya lulusan SD atau SMP yang juga butuh pekerjaan. “Kalau hanya untuk garuk sampah saya kira tak harus SMA. Lulusan SD atau SMP juga bisa,” katanya.

Atas dasar hal tersebut Ismi mengimbau pemerintah daerah merevisi aturan rekrutmen PHL persampahan. Terutama soal syarat latar belakang pendidikan.

Lebih jauh sosok bergelar sarjana hukum itu menyatakan, keberadaan bank sampah atau sedekah sampah bisa menjadi sarana edukasi mengatasi masalah persampahan. Bank sampah bisa menjadi sarana edukasi masalah persampahan. Namun, keberadaan bank sampah tak cukup sekadar dibina. Tapi harus didampingi secara masif.

“Jadi jangan dilepas begitu saja. Pemerintah harus mendampingi, mengarahkan, dan mengevaluasi. Supaya hasilnya maksimal,” kritik politikus asal Dusun Jembangan RT 02/RW 08, Tirtoadi, Mlati, Sleman.

Optimalisasi bank sampah pun tak cukup sebatas program. Tapi harus didukung anggaran yang memadai. Lewat Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Ismi berkomitmen mengawal alokasi anggaran optimalisasi bank sampah dan lembaga sejenisnya. Agar proses pendampingan bisa maksimal.

Persoalan lain terkait limbah cair. Sebagaimana diketahui, Pemkab Sleman sedang gencar-gencarnya menjalankan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mengoptimalkan program PHBS, menurut Ismi, pemkab tak bisa terus-terusan mengandalkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan swasta. Terutama untuk gerakan jambanisasi. Sarana mandi cuci kakus (MCK) umum harus diperbanyak. Pembuatannya dialokasikan dengan APBD. Agar hasilnya maksimal. “Peraturan daerah yang ada perlu diperbarui. Disesuaikan dengan dinamisasi masyarakat. Penegakan aturan harus disokong anggaran yang kuat,” katanya. (*/yog/fj/mo2)