BPN DIJ Hanya Miliki 40 Surveyor

JOGJA – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) DIJ bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ masih memiliki pekerjaan rumah melakukan sertifikasi sekiar 5.500-an bidang tanah Sultanaat Grond (SG) dan Pakualamanaat Grond (PAG). Salah satu persoalannya karena minimnya tenaga ukur atau surveyor.

Kepala Dispetarung DIJ Krido Suprayitno menyebut hingga saat ini dari sekitar 8.300 bidang tanah SG dan PAG masih tersisa sekitar 5.500 bidang tanah yang belum terukur. Ditambah lagi ada 32.855 bidang tanah desa yang juga belum terukur. “Kalau yang sudah sebanyak sekitar 2.800-an bidang tanah SG dan PAG yang selesai hingga keluar sertifikat,” kata Krido di sela pembukaan Rakernas Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia, Rabu (24/10).

Menurut mantan Kepala Pelaksana BPBD DIJ itu tanah SG dan PAG tersebut tersertifikat atas nama tanah Kasultanan dan Kadipaten. Ketika ditanya tentang badan hukum Keraton dan Kadipaten Pakualaman, Krido menjawab, “Baca saja di UU (UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ)”. Sesuai dengan pasal 32 UUK ayat 1, Kasultanan dan Kadipaten dengan UU ini dinyatakan badan hukum.

Krido menyebut belum tuntasnya sertifikasi SG maupun PAG tersebut salah satunya dikarenakan minimnya jumlah surveyor kadaster (SK) atau asisten surveyor kadaster (ASK) yang bersertifikat, Salah satu upayanya dengan menggandeng SK dan ASK swasta.

Ditempat yang sama Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibisono mengaku di DIJ tercatat hanya terdapat 40 SK maupun ASK tersertifikat yang ada di BPN. Sedang dari kalangan swasta jumlahnya bisa lebih dari 200 orang. “Keberadaan surveyor swasta dan lulusan STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) yang akan kita manfaatkan,” terangnya.

Tri mengaku sesuai dengan target sleuruh pendataan tanah harus selesai 2020 akan terpenuhi. Pada 2017 lalu, pihaknya berhasil mengeluarkan 120 ribu sertifikat bidang tanah. Tahun ini ditargetkan ada 140 ribu bidang tanah dan tahun depan targetnya menjadi 180 ribu bidang tanah. Sudah termasuk SG, PAG maupun tanah pribadi.

Sementara itu terkait minimnya jumlah SK dan ASK, juga diakui Direktur Jenderal Infrastruktur Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Adhi Dharmawan. Menurut dia jumlah SK maupun ASK yang dimiliki BPN di seluruh Indonesia hanya 2.000 orang. Bahkan ketika ditambah sebanyak 7.200 SK dan ASK swasta, dinilai belum ideal. “Idealnya paling tidak ada 10 ribu minimum. Apalagi saat ini masih terkonsentrasi di Jawa,” katanya. (tif/pra/zl/mo1)