GUNUNGKIDUL – Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai pesta demokrasi masih sangat minim. Mulai pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan presiden (pilpres). Padahal, setiap satu suara sangat menentukan masa depan bangsa.

Hal itu terungkap saat Lokakarya Partisipasi Politik Difabel dalam Pemilu 2019 di Desa Plembutan, Playen, Rabu (24/10).

”Di Sleman hanya 7,8 persen dari pemilih difabel yang memiliki hak suara,” kata Faried B Siswantoro, salah satu narasumber lokakarya.

Dari itu, bekas anggota KPU DIJ ini menilai, partisipasi pemilih harus terus didorong. Terutama, penyandang disabilitas. Agar angka golput rendah. Toh, partisipasi penyandang disabilitas dapat menentukan siapa saja wakil rakyat atau pemimpin yang peduli terhadap mereka.

”Melalui wakil rakyat itu mereka bisa mengawal berbagai kebijakan yang berpihak kepada difabel,” ucapnya.

Ketua Kelompok Difabel Desa Wahyuharjo, Lendah, Kulonprogo, Nuryanto mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019. Sebab, penyandang disabilitas berbeda dengan pemilih lainnya.

”Setidaknya membutuhkan fasilitas khusus,” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah faktor penyebab minimnya penyandang disabilitas menyalurkan hak politiknya. Mayoritas mereka kesulitan untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS). Dari itu, dia menyarankan ada TPS keliling.

”Sudah kami sampaikan dalam sosialisasi dengan KPU Kulonprogo. Respon dari penyandang disabilitas sangat bagus,” tambahnya. (gun/zam)