KULONPROGO – Pemerintah desa (Pemdes) terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) kesulitan mencari lahan terakuisisi. Belum ada kecocokan nilai dan luas tanah.

Kepala Desa Palihan, Kalisa Paraharyana mengatakan, sudah dua tahun belum mendapatkan tanah pengganti. Dana operasional penggantian tanah baru dicairkan bulan lalu Rp 3,8 miliar untuk lima desa terdampak.

“Kami berupaya mencari tanah yang layak dan sesuai kriteria. Paling logis membeli tanah pribadi dan kami harapkan warga bisa membuat penawaran,” kata Kalisa.

Tanah Desa Palihan seluas 24 hektare. Terakuisisi bandara seluas 14 hektare, untuk relokasi warga seluas 6 hektare. Seluruh tanah pelungguh (jatah tunjangan kepala desa dan perangkat) maupun pengarem-arem (tunjangan purna tugas) habis untuk bandara.

“Luas tanah desa yang terisa hanya sekitar dua hektare untuk makam, balai desa, dan Sekolah Dasar (SD) Mlangsen. Sawah tersisa 3.000 meter persegi. Ngga ada pelungguh ya prihatin. Kasihan yang purna tugas karena seharusnya dapat bagian seperlima dari pelungguh tapi kini tidak dapat apa-apa,” jelasnya.

Nilai ganti rugi yang diterima Desa Palihan untuk akuisisi tanah desa Rp 3,3 miliar. Dengan harga tanah yang semakin tinggi, sulit mendapatkan luasan yang sama.

“Kalaupun ada, kemungkinan luasan bidang tanahnya tidak terlalu besar. Rata-rata seluas 1.000 meter persegi hingga 3.000 meter persegi. Pilihan terbaik, mencari di desa atau kecamatan lain. Hal ini diizinkan regulasi dalam Pergub,” ujarnya.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengungkapkan, pihaknya kesulitan mencari tanah pengganti di dalam desa. Sebab harga tanah sudah terlalu tinggi. (tom/iwa/zl/mo2)