KSPSI Tuding Pemprov DIJ Tak Responsif terhadap KHL Buruh

SLEMAN – Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di DIJ menjadi topik hangat dalam setahun terakhir. Apalagi dengan gini ratio 0,44. Atau lebih tinggi dari gini ration nasional sebesar 0,391. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ menilai, tingginya gini ratio tak lepas adanya kekeliruan penerapan sistem perhitungan upah buruh.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Lagi-lagi sistem pengupahan dalam PP tersebut menuai protes. Karena menyebabkan ketidakseimbangan kebutuhan layak hidup (KHL) dengan upah buruh.

Di Kota Jogja, misalnya. Juru Bicara KSPSI DIJ Irsad Ade Irawan mengklaim, KHL Kota Jogja sekurang-kurangnya Rp 2,9 juta per bulan.

Namun, upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan berdasarkan PP 78/2015 hanya Rp 1,7 juta. Adapun sistem pengupahan berdasarkan PP 78/2015 dengan mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Rumusnya, upah tahun berjalan + (upah tahun berjalan dikalikan jumlah persentase laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan domestik bruto).

“Jika PP 78/2015 tetap diberlakukan, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Jogjakarta akan terus terjadi,” ujarnya di sela aksi unjuk rasa buruh di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ kemarin (22/10). Aksi protes juga dilakukan Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Jogjakarta.

Lebih lanjut Irsad mengatakan, KHL masyarakat terus bertambah. Seiring perkembangan zaman. Hal ini harus diikuti dengan peningkatan upah buruh. Bukan sebaliknya. Karena itu Irsad mendorong Pemprov DIJ tak lagi menggunakan formula dalam PP 78/2015 sebagai dasar penghitungan UMK 2019. “Itu tak relevan,” tegasnya.

Irsad mempertanyakan sikap Pemprov DIJ yang terkesan tak responsif dengan tuntutan para buruh. Ini terkait penolakan penerapan rumus pengupahan dengan PP 78/2015.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa mengubah dasar perhitungan upah tak bisa dilakukan secara grambyangan. Butuh proses hukum cukup panjang. Dengan mengajukan gugatan materi ke Mahkamah Agung. Gugatan itu, menurut Irsad, sudah pernah dilakukan. Namun hingga saat ini kasus tersebut belum diproses. “Jadi memang ada proses hukum yang sengaja diulur-ulur oleh pemerintah,” tudingnya.

Irsad mendorong Pemprov DIJ mengambil sikap lebih berani. Dengan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tanpa menggunakan formulasi PP 78/2015. Menurutnya, ancaman menteri tenaga kerja soal sanksi pencopotan jabatan kepala daerah yang tak menjalankan PP 78/2015, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran (SE) No B.240/M-NAKER/PH19SK-UPAH/X/2019, tak berlaku di DIJ.

“Di Jogjakarta kan tidak mungkin. Karena gubernur di DIJ adalah sultan yang bertakhta. Jadi tak mungkin kena sanksi meski penetapan UMP tanpa mendasarkan PP,” ungkapnya.

Kepala Disnakertrans DIJ Andung Prihadi Santoso menyatakan, penetapan UMP maupun UMK 2019 tak bisa keluar dari metode pengupahan sesuai PP 78/2019. Karena PP tersebut merupakan landasan hukum penetapan upah.

Andung berdalih, lembaganya hanya sebatas menjalankan aturan. Sehingga tak bisa membuat usulan kepada gubernur untuk keluar dari PP. Kendati demikian, Andung berjanji menampung aspirasi buruh DIJ. Selain itu Andung menawarkan solusi lain berupa faktor non upah. Yang juga berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Misalnya tentang jaminan sosial, kesehatan, kecelakaan kerja, hingga fasilitas pekerja.

Disnakertrans juga mendorong para pengusaha untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh. Terutama terkait proses administrasi struktur upah skala upah oleh setiap pengusaha. (cr9/yog/rg/mo2)