SLEMAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman ketar-ketir dengan rencana aksi mogok masal guru tidak tetap (GTT) kategori dua (K-2). Sebab, aksi mogok mengajar masal dapat berdampak langsung kepada anak didik. Dari itu, disdik berharap GTT K-2 mengurungkannya.

”Jangan sampai mengorbankan siswa,” ingat Kepala Disdik Sleman Sri Wantini di kantornya Kamis (18/10).

Puluhan GTT K-2 Kamis (18/10) beraudiensi dengan DPRD Sleman. GTT yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK-2) Sleman ini menuntut pencabutan Permen PAN-RB No. 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018. Mereka menganggap regulasi yang menjadi payung hukum rekrutmen CPNS 2018 itu tidak berpihak kepada K-2. Saat audiensi itu mereka juga mengancam bakal bergabung dengan aksi nasional di Jakarta akhir bulan ini. Bila aksi itu tidak direspons juga mereka mengancam bakal menggelar mogok kerja masal.

Kendati demikian, Wantini memiliki keyakinan jika para GTT K-2 di Sleman tidak akan melakukan aksi mogok masal. Sebab, jumlah GTT K-2 di Bumi Sembada sedikit.

Dari total 8.434 GTT dan GTY, hanya 195 guru yang masuk kategori K-2. Itupun paling banyak di sekolah dasar (SD). Sebanyak 172 guru. Lalu, di SMP 6 guru dan TK 17 guru.

”Saya tetap berfikir positif karena GTT K-2 punya hati nurani. Saya yakin mereka tidak mogok mengajar,” ucapnya.

Wantini menyadari beban GTT K-2 berat. Dari itu, disdik memberikan apresiasi atas pengabdian mereka melalui bantuan laporan kerja. Besarannya Rp 1 juta per bulan pada 2018. Bahkan, pada APBD Perubahan 2018 meningkat lagi menjadi Rp 1.050.000 per bulan. Kabarnya, nominal bantuan laporan kerja ini diusulkan bertambah lagi pada 2019.

Dengan indikator ini, Wantini menyebut Pemkab Sleman berkomitmen tinggi untuk menyejahterakan guru honorer.

”Tinggal mereka mau taat aturan di daerah atau forum (FHK-2, Red),” ingatnya.

Ketua Persatuan Guru RI (PGRI) Sleman Sudiyo sempat mendengar informasi rencana aksi mogok kerja masal. Kendati begitu, Sudiyo optimistis situasi pendidikan bakal tetap kondusif. Toh, Pemkab Sleman berkomitmen tinggi meningkatkan kesejahteraan mereka. Honor, misalnya. Saat ini GTT K-2 mendapatkan honor Rp 1 juta per bulan. Ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di mana hanya Rp 250 ribu per bulan. Honor ini juga lebih tinggi dibanding guru yang tidak masuk kategori K-2. Hanya Rp 375 ribu per bulan.

”Tahun ini saya dengar anggaran dinaikkan lagi sebesar 20 persen setelah kami ajukan permohonan,” jelasnya.

Kendati begitu, Sudiyo mengakui masih ada potensi gejolak lain seputar K-2. Persisnya terkait surat pengangkatan (SK) K-2. Saat ini K-2 hanya mendapatkan SK pengangkatan dari kepala sekolah dan komite sekolah. Padahal, persyaratan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di antaranya K-2 harus diangkat melalui SK bupati. Karena itu, Sudiyo mendesak bupati menerbitkan SK pengangkatan mereka.

”SK ini juga sebagai legalitas formal guru sebagai seorang guru,” tambahnya. (har/zam/rg/mo2)