GUNUNGKIDUL – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul sedang membicarakan kemungkinan penetapan status tanggap darurat kekeringan. Hal itu dilakukan karena sebaran wilayah terdampak meluas, sementara anggaran penanganan menipis.

Hingga sekarang, hanya ada empat dari 18 kecamatan yang dinyatakan aman dari kekeringan. Merujuk data BPBD, ada 54 desa yang terdampak kekeringan. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang terdampak sebanyak 33.626. Totalnya mencapai 122.104 jiwa.

”Anggaran penanggulangan kekeringan hanya cukup untuk bulan ini saja,” kata Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki saat dihubungi kemarin (18/10.

Dia menjelaskan, BPBD telah melakukan droping air dengan maksimal. Tak jarang pihak ketiga juga ikut membantu warga terdampak kekeringan. Hanya diakui, dalam praktik di lapangan terbentur sejumlah kendala. Salah satunya medan sulit, sehingga kendaraan tangki air sulit masuk.

”Akibatnya, mengalami keterlambatan pendistribusian,” ucapnya.

Sementara itu, warga Kalangan, Kalitekuk, Semin mengandalkan air sumur di wilayah mereka. Sekalipun kedalaman sumur itu mencapai 20 meter. Harus mengantre panjang pula. Sebab, harga satu tangki air dari swasta cukup mencekik.

”Rp 200 ribu per tangki. Padahal wilayah kami mudah diakses tidak berada di perbukitan,” kata Muli Afriani, seorang warga.

Dukuh Kalangan Surayah membenarkan bahwa wilayahnya sebagian besar mengalami kekeringan. Warganya kesulian memperoleh air bersih. Itu dampak dari tidak berfungsinya jaringan spamdus.

”Sejak dua bulan lalu debit air spamdus turun drastis. Hanya 7 KK yang bisa mengakses jaringan spamdus,” keluhnya. (gun/zam)