SLEMAN – Baru saja selesai aksi mogok masal guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) di Gunungkidul. Kini, giliran GTT/PTT di Kabupaten Sleman yang bakal melakukan aksi serupa.

Sama seperti di Gunungkidul, GTT/PTT yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK-2) Sleman ini menuntut pencabutan Permen PAN-RB No. 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018.

Koordinator FHK-2 Sleman Eka Mujiyanta meminta pemerintah pusat segera mencabut regulasi yang dianggap tidak berpihak kepada tenaga honorer K-2 itu. Bahkan, FHK-2 berencana bergabung dengan honorer K-2 lain melakukan aksi nasional di Jakarta 30 Oktober bila tuntutan ini tak dikabulkan.

”Dan jika tuntutan tidak terpenuhi (setelah aksi di Jakarta, Red) kami akan melakukan aksi mogok masal. Entah untuk beberapa hari,” ancam Eka saat audiensi dengan anggota DPRD Sleman kemarin (18/10).

Sebagaimana diketahui, Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul Senin hingga Rabu (15-17/10) menggelar aksi mogok masal. Aksi ini rencananya dijadwalkan hingga 31 Oktober. Namun, sikap FHSN melunak setelah Pemkab Gunungkidul ikut menyuarakan tuntutan mereka. Dengan melayangkan surat kepada pemerintah pusat.

Menurut Eka, Permen PAN/RB No.36/2018 mempersempit peluang tenaga honorer K-2 sebagai PNS. Dalam regulasi mencantumkan batasan maksimal pendaftar CPNS. Yakni, maksimal berusia 35 tahun. Di sisi lain, mayoritas K-2 telah berusia 40 tahun. Bahkan, tidak sedikit yang berkepala lima.

Dengan adanya batasan usia ini, tenaga honorer K-2 yang telah mengabdi selama puluhan tahun kehilangan kesempatan sebagai PNS.

”Batasan usia ini, bagi kami merupakan bentuk diskriminasi,” ketusnya.
Eka tak menampik pemerintah pusat menjanjikan solusi lain bagi K-2. Dengan mengangkat mereka sebagai sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Eka menilai, PPPK bukan solusi tepat. Alasannya, tidak ada jaminan hari tua bagi PPPK.

Alasan lain adalah mayoritas K-2 di Kabupaten Sleman berusia di atas 40 tahun. Dengan begitu, mereka hanya bakal menikmati status sebagai PPPK dalam waktu singkat. ”Sehingga kami menolak (PPPK),” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Sri Wantini menyayangkan rencana aksi mogok masal FHK-2. Aksi itu bukanlah solusi. Bahkan, aksi ini dapat memperkeruh situasi.

”Dengan adanya aksi mogok ini nanti murid akan mencontoh yang tidak-tidak,” ujarnya.

Kendati begitu, Sri Wantini mengakui GTT punya peran vital. Sebab, kebutuhan guru di lingkungan pendidikan masih tinggi. Saking tingginya, pemkab merekrut pekerja harian lepas (PHL) sebagai guru.

”Namun penempatan PHL kami lakukan dengan melihat keberadaan K-2. Jangan sampai PHL ini juga turut mengancam K2,” lanjutnya.

Berbeda dengan disdik, DPRD Sleman justru memahami dengan berbagai tuntutan FHK-2. Wakil Ketua DPRD Sleman Sofyan Setyo Darmawan mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada pemerintah pusat. Isinya agar pemerintah pusat mempertimbangkan Permen PAN-RB No. 36/2018.

”Kami kirim sejak Januari lalu. Namun hingga kini belum ada tanggapan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sofyan meminta Pemkab Sleman mengapresiasi kinerja GTT/PTT. Toh, mereka telah mengabdi puluhan tahun. (har/zam)