SLEMAN-Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yuliyanto membantah jajarannya melakukan intervensi pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Hal ini setelah beredar pesan berantai bahwa pelaksanaan muktamar yang akan digelar 25 Oktober itu akan diawasi ketat.

Perwira menengah dua melati ini menjelaskan, kegiatan tersebut berskala nasional. Nah, terkait perizinannya tidak hanya melalui Polda DIJ namun Mabes Polri.

Kepolisian DIJ, hanya mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya diteruskan ke Mabes Polri.  “Tidak ada intervensi atas kegiatan itu. Ada salah persepsi saat ada personel yang bertanya. Terlebih acara ini lingkupnya nasional,” jelasnya Rabu (17/10).

Terkait rekomendasi memang mencantumkan sejumlah data. Mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan siapa saja yang terlibat. Langkah ini merupakan pemetaan dalam menyusun rencana pengamanan kegiatan tersebut.  Begitupula saat pendataan calon-calon ketua Pemuda Muhammadiyah.

Kapolres Sleman medio 2016 memastikan tidak ada unsur politis. Pemetaan untuk mengetahui konstituen masing-masing calon yang bertarung.  Analisisnya, calon ada si A si B si C. Oh si A ini pengikutnya siapa saja. Si B pengikutnya siapa saja. Si C pengikutnya siapa saja.”Ini untuk memetakan apakah ada kerawanan atau tidak. Kalau ada kerawanan, mengganggu kamtibmas atau tidak,” katanya.

Yuliyanto meminta agar polemik intervensi ini dihentikan. Langkah ini justru akan membuat situasi di luar semakin gaduh dan liar. Terlebih pesan berantai tersebut tersebar secara masif dan menimbulkan banyak persepsi.

“Jadi kami bisa mendeteksi secara awal ganguan yang kemungkinan ada. Kalau kami bisa melihat potensi dari awal ketika ada permasalahan, kami bisa bantu padamkan” ujarnya.

Dia mempersilahkan panitia melakukan audiensi ke Polda DIJ. Langkah ini justru lebih tepat karena akan ada penjelasan langsung dari kepolisian. Bahkan audiensi terbuka untuk ditemui langsung kapolda DIJ.”Silahkan saja,  kami terbuka jika memang surat sudah dikirim,” katanya.

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIJ Iwan Setiawan membenarkan adanya pesan berantai. Isinya memberitahukan adanya intervensi dari personel kepolisian kepada panitia. Berupa pertanyaan jumlah peserta, peserta hingga latar belakang calon kandidat.

Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII rencananya berlangsung di Jogjakarta.  Dibuka 25 Oktober kegiatan berlangsung hingga 28 Oktober. Kegiatan ini untuk memilih ketua PWPM periode 2018-2022.

“Surat permohonan audiensi sudah kami dikirim. Masih menunggu jawaban kapan waktu audiensinya,” jelasnya.  (dwi/din/rg/mo2)