DPRD DIY secara resmi menjadikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai inisiatif parlemen. Kesepakatan menjadikan Raperda Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagai inisiatif dewan setelah paripurna dewan mendengarkan jawaban Komisi A sebagai pengusul atas raperda tersebut.

“Kami berharap rekan-rekan anggota DPRD DIY dapat menyetujui raperda yang menjadi prakarsa Komisi A menjadi raperda prakarsa DPRD DIY,” kata Agus Sumartono yang bertindak sebagai juru bicara Komisi A di depan rapat paripurna DPRD DIY Rabu (17/10).

Agus memulai jawaban dari pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan. Dilanjutkan Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kemudian Fraksi PKS dan ditutup jawaban untuk Fraksi Persatuan Demokrat.

Dalam jawabannya, Komisi A menyatakan, penggunaan TIK untuk pelayanan publik merupakan keniscayaan. Apalagi sejak 2002, Pemda DIY berinisiatif mengembangkan dengan dibangunnya situs www.pemdadiy.go.id yang diikuti rencana induk pengembangan e-government. “Pembangunan infrastruktur interkoneksi antarinstansi termasuk mengembangkan perangkat lunaknya,” kata Agus.

Selanjutnya, 2025 merintis program Digital Government Services (DGS) sebagai bagian menuju Jogja Cyber Province. Namun dalam perjalanannya kedua program itu kurang tampak nyata hasilnya karena ada banyak kendala.

“Raperda ini bermaksud meletakkan dasar-dasar kebijakan dalam rangka mendorong Pemda DIY lebih fokus melakukan pengelolaan dan pemanfaatan TIK. Baik untuk internal pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, dengan adanya perda tersebut harapannya semua bentuk pelayanan menjadi lebih mudah dan transparan. Misalnya ketersediaan kamar rumah sakit, perizinan online, pendaftaran sekolah online dan lainnya. “ Termasuk kemudahan mendapatkan informasi publik,” lanjut Agus.

Ini karena raperda itu telah mengakomodasi paradigma government 3.0 yakni pemerintah yang transparan, kompeten dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu konsekuensinya pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas masyarakat mengakses pelayanan berbasis TIK tersebut. “ Misalnya dengan memperbanyak fasilitas co working space, WiFi untuk publik dan sebagainya,” terang sekretaris Komisi A ini.

Sebelumnya saat mengajukan usulan di depan paripurna dewan pada Senin (16/10), Ketua Komisi A Eko Suwanto menjelaskan tujuan dibalik pengajuan Raperda Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK sebagai usul prakarsa dari komisinya.

Eko menyatakan, lewat perda itu ingin meningkatkan partisipasi masyarakat maupun sektor swasta. Misalnya dalam pengadaan CCTV yang dipasang di beberapa lokasi strategis seperti Malioboro. Ke depan, pengadaan bisa dibiayai swasta. “Jadi tidak harus pemerintah,” ungkap anggota dewan dari Dapil Kota Yogyakarta ini.

Setelah mendengarkan jawaban Komisi A, pimpinan dewan menandatangani berita acara persetujuan. Ada tiga pimpinan yakni Ketua Dewan Yoeke Indra Agung Laksana dan dua wakil ketua dewan Arif Noor Hartanto serta Rany Widayati. (kus/fj/mo2)