Tambahan Modal Bank BPD DIY Rp 1,53 Triliun

JOGJA- DPRD DIJ mencatat sejarah baru dalam mengambil keputusan penting. Penambahan modal bagi Bank BPD DIY sebesar Rp 1,53 triliun  berhasil diputus secara mulus oleh panitia khusus (pansus) dewan Rabu (17/10).

Tidak lagi ada perdebatan atau tarik ulur seperti  rapat-rapat pansus sebelumnya. Bahkan rapat berjalan relatif singkat. Keputusan disepakati kurang dari setengah jam. Rapat kerja yang dimulai sekitar pukul 10.30 berakhir menjelang pukul 11.00.

Saking cepatnya pansus mengambil keputusan, staf Setwan DPRD DIJ yang bertugas membagikan kotak snack dan makan siang harus kecele.

Saat kembali ke ruang rapat keadaannya sudah kosong. Peserta rapat sudah bubar. Kejadian serupa dialami seorang pejabat dari Biro Hukum Setprov DIJ. Pejabat yang terjebak kemacetan di jalan tak sempat mengikuti  rapat. Di luar dugaannya rapat berlangsung super cepat. ”Jalannya macet. Lho kok rapatnya sudah rampung,” tanyanya heran.

Salah satu anggota pansus Dwi Wahyu Budiantoro mengatakan, pansus telah menyepakati sesuai usulan Pemprov DIJ. Termasuk skema penambahan modal Rp 1,53 triliun yang ditempuh selama delapan tahun. Yakni dari 2018-2025.

“Sudah selesai dan sudah disetujui,” ungkap Dwi usai rapat.

Ketua Komisi B ini mengatakan tidak perlu ada yang dirisaukan dengan keputusan pansus. Sebab, perubahan Perda Penambahan Modal Bank BPD DIY tetap memberikan ruang bagi dewan mengadakan pengawasan.

“Skema itu bukan harga mati. Kami akan tetap kritisi saat membahas RAPBD setiap tahunnya,” katanya.

Skema yang berubah hanya terjadi pada tahun anggaran (TA) 2018 Rp 20 miliar, TA 2019 Rp 309,4 miliar dan TA 2024 Rp 81,7 miliar dan TA 2025 Rp 81,7 miliar. Sedangkan TA 2020, TA 2021, TA 2022 dan TA 2023 tidak mengalami perubahan sebagaimana usulan awal pemprov.

Dwi mengatakan jika dalam pembahasan target yang disepakati tidak tercapai, maka dewan bisa saja meninjau ulang. “Nilai tambahan modal Bank BPD DIY bisa saja tidak sesuai dengan skema di perda,” imbuhnya.

Target itu misalnya terkait dengan kontribusi Bank BPD DIY untuk program tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan atau CSR (corporate social responsibility). Atau target lain yang terkait kinerja bank pelat merah itu.

Jalannya rapat yang dipimpin Ketua Pansus Suharwanta kontras dengan rapat-rapat sebelumnya. Terutama saat rapat pansus yang berlangsung Jumat (13/10). Kala itu hampir separo anggota pansus hadir. Demikian pula dari tim pemprov. Namun dalam rapat kemarin hanya dihadiri empat anggota pansus. Selain Suharwanta, tiga anggota pansus yang hadir adalah Dwi Wahyu Budiantoro, Aslam Ridlo dan Anton Prabu Semendawai.

Aslam yang dalam rapat sebelumnya mengusulkan rapat internal pansus sebelum mengambil keputusan tak lagi mengutak atik usulan itu. “Saya tadi datang telat,” kilahnya.

Anggota pansus dari FPKS Huda Tri Yudiana dan Arief Budiono memilih menghadiri agenda lain di dewan. Huda lebih asyik mengikuti rapat kerja Komisi C dengan Dinas Perhubungan DIJ. Adapun Arief menghadiri rapat badan musyawarah.

Huda yang selama ini kritis berdalih perjuangan menyoal tambahan modal Bank BPD DIY belum berakhir. Meski di pansus sudah disepakati, dia akan bersuara di rapat badan anggaran.

“Tambahan modal itu akan kami pertanyaan dengan target RPJMD gubernur dalam mengatasi kemiskinan. Selama tidak klop, untuk apa disetujui,” tegasnya.

Ketua Pansus Suharwanta mengatakan, segera membuat laporan ke pimpinan dewan. Selanjutnya dibahas di tingkat kedua atau paripurna untuk diambil keputusan. “Bila fraksi-fraksi berpendapat apapun, maka itu disampaikan di paripurna,” kata Suharwanta.

Di sisi lain, seolah-olah telah membaca dinamika di dewan, tim dari pemprov tidak lagi pejabat nomor satu yang hadir. Kepala DPPKA DIJ Bambang Wisnu Handoyo diwakili Kepala Bidang BAKD Amin Purwani dan Kepala Biro Hukum Dewo Isnu Broto juga mendelegasikan ke stafnya. Sedangkan dari Bank BPD DIY hadir lengkap. Direktur Utama Santoso Rohmad didampingi tiga orang direktur. (kus/zam/rg/mo2)