SLEMAN – Center for Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) mendesak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur spektrum frekuensi.

Perlu diketahui, spektrum frekuensi radio merupakan susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam ruang udara dan antariksa.

”Kami melihat spektrum frekuensi di Indonesia masih menjadi masalah yang belum teratasi hingga saat ini. Oleh sebab itu perlu adanya Perpu Spektrum Frekuensi yang di dalamnya juga mengatur pembentukan Badan Pembentukan Spektrum Frekuensi Nasional,” jelas Pakar Kebijakan dan Regulasi Spektrum Frekuensi sekaligus Direktur CITRUS Asmiati Rasyid.

Disebutkan Asmiati, semenjak liberalisasi sektor telekomunikasi, dengan keluarnya UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, dengan segala cara pemain swasta dan asing terus berebut dan menguasai spektrum frekuensi di negara kita.

”Spektrum frekuensi sudah praktis habis, ini patut dipertanyakan. Sementara, kebutuhan spektrum frekuensi akan terus meningkat sesuai perkembangan industri,” ungkapnya dalam seminar nasional Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai Guideline Pembentukan UU Spektrum Frekuensi Nasional, di University Club UGM, Rabu (17/10).

Menurutnya, langkah pembentukan perpu tersebut perlu segera diupayakan mengingat pentingnya spektrum frekuensi sebagai sumber daya alam yang sangat berharga dan dengan perolehan Pendapatan Negara Bukan dari Pajak (PNBP) yang tinggi.

Diungkapkan Asmiati, selama tahun 2006-2016 PNBP spektrum frekuensi dari sektor telekomunikasi mencapai Rp 100 triliun. Namun jumlah tersebut masih jauh dibanding India dengan PNBP mencapai Rp 900 triliun selama 2010-2016.

”Jika dikelola secara profesional, spektrum frekuensi sangat berpotensi menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan untuk kesejahteraan negara,” jelasnya.

Ketua Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Any Andjarwati menambahkan, pihaknya melihat belum ada undang-undang yang melaksanakan amanat pembukaan UUD 45 alinea ke empat dan Pasal 33, dalam konteks alokasi dan penetapan spektrum frekuensi.

”Ini salah satu alasan kami mendesaknya Perpu dikeluarkan karena aturan yang ada tak cukup,” tutur Any. (ita/ila)