JOGJA – Sebagai penjaga pintu gerbang Negara, aparatur Keimigrasian dituntut untuk memberikan pelayanan keimigrasian secara profesional, transparan dan akuntabel. Sesuai UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menjadi dasar hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIJ Tarsono menunjuk Kantor imigrasi Jogjakarta untuk  memperoleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Ini proses dan usulannya sudah lama, tetapi WBK dan WBBM terus berlanjut,” kata Tarsono disela pelantikan pejabat administrasi Senin (15/10).

Birokrasi di lingkungan kerja imigrasi yang bersih dan melayani adalah faktor penting untuk mendapatkan WBK dan WBBM. Indikator bersih bisa dilihat dari tidak adanya periaku koruptif di lingkungan imigrasi.

Kepala kantor Imigrasi Kelas I Jogjakarta Sutrisno mengaku, untuk mencapai WBK dan WBBM pihaknya akan meningkatkan pengawasan secara internal maupun eksternal. Pengawasan akan dilakukan Kakanwil kepada pejabat yang ada di kantor maupun di bandara. (cr7/pra/zl/mo2)