SLEMAN – Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) merilis hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di empat kabupaten di DIJ dan Kota Jogja. Hasilnya menunjukkan, rerata upah minimum sudah di atas Rp 2 juta. Rendahnya UMK berdampak pada kesejahteraan para buruh.

Hasil survei yang dilakukan ABY bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) DIJ, juga sudah berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 13/Men/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL. (Selengkapnya lihat grafis).

Menurut juru bicara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Irsad Ade Irawan hasil survei 2018 menunjukkan adanya kenaikan KHL sekitar 0,3 persen dari tahun sebelumnya. “Kami minta gubernur menetapkan UMK berdasarkan Permenakertrans No. 13/Men/VII/2012,  bukan PP nomor 78 tahun 2015,” tegasnya dalam jumpa pers di sekretariat ABY Senin (15/10).

Irsad menilai penggunaan perhitungan berdasarkan PP Nomor 78/ 2015 tidak relevan dijadikan dasar perhitungan UMK. Itu karena hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Sedang jika berdasar Permenakertrans No. 13/Men/VII/2012, perhitungannya lebih lengkap.

“Kalau tidak kami sarankan saran untuk menggunakan UU No 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan atau terobosan baru dari pemprov sebagai dasar penetapan UMK DIJ,” jelasnya.

Jika menggunakan PP Nomor 78/ 2015, diperkirakan kenaikan UMK 2019 nanti berkisar antara 8,1 persen hingga 8,7 persen dari UMK 2018. Itu berdasar pertumbuhan ekonomi antara 4,9 persen hingga 5,2 persen dan inflasi sebesar 3,2 hingga 3,5 persen. “Kelihatannya naik tapi jika dibandingkan KHL sangat jauh dari yang diharapkan,” katanya.

Sementara itu Ketua DPD KSPSI Kirnadi mengatakan, dampak tersebut bisa berupa menurunnya daya beli, kualitas hidup, dan ketidakmampuan para buruh untuk melakukan investasi. “Ini juga berpengaruh pada kebutuhan rumah layak huni bagi para buruh,” ujarnya.

ABY juga menuntut gubernur DIJ untuk mengimplementasikan visi dan misi serta amanat keistimewaan Jogjakarta periode 2017-2022. Yang pertama yakni dengan cara memberikan sebagian tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk didirikan perumahan buruh.

Selain itu, mereka juga berharap adanya pengalokasian dana keistimewaan untuk pengembangan kebudayaan perburuhan di Jogjakarta. “Karena solusi rumah buruh terbukti gagal. Buruh di Jogja berpotensi mengalami tuna wisma,” ujar Akir, sapaanya.

Kepala Seksi Pengupahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ R Darmawan menilai tuntutan yang dilayangkan ABY ke gubernur DIJ salah sasaran. Terutama untuk tidak memakai PP Nomor 78/ 2015 sebagai dasar perhitungan UMP. “Karena itu kan peraturan dari pusat. Kami di sini hanya melakukan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Darmawan menyarankan, jika ABY ingin mengajukan tuntutan, maka harus ke pemerintah pusat. Sedangkan, proses penolakan PP harus diajukan ke Mahkamah Agung. Sehingga, peraturan tersebut tidak bias serta-merta diubah oleh Pemprov DIJ.

Terkait penetapan UMP dan UMK DIJ pada 2019, Darmawan mengatakan tetap berdasar pada PP 78/2015. Penetapan UMP tersebut akan dilakukan oleh gubernur paling lambat 1 November. Sedangkan untuk penetapan UMK paling lambat 21 November.  (cr9/pra/zl/mo2)

Grafis Hasil Survei KHL 2018 yang dilakukan ABY