• Tunggu Aturan Yang Jelas, Parpol Pilih Hati-Hati

MAGELANG – Masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) sudah dimulai sejak 23 September. Namun, hingga kini gaungnya belum begitu terlihat di Kota Magelang. Itu terutama alat peraga kampanye (APK). Media yang dianggap paling efektif untuk sosialisasi itu belum terlihat sama di Kota Sejuta Bunga- julukan Kota Magelang.

“Saya memilih untuk melakukan sosilisasi. Belum kepikiran untuk pasang APK. Menunggu aturan yang jelas,” kata Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kota Magelang, Tyas Anggraeni BP, Rabu (10/10).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang Endang Sri Rahayu memperkirakan sepinya pemasangan APK ini karena peserta pemilu, dalam hal ini tim kampanye dan partai politik (parpol) memilih untuk berhati-hati. Bahkan, pihaknya sangat sering didatangi peserta pemilu, sekadar berkonsultasi terkait peraturan tentang pemasangan APK.

“Sebenarnya APK boleh saja dipasang. Tapi peserta pemilu agaknya memilih untuk mengetahui undang-undang dan aturan dulu sebelum memasang,’’ kata Yayuk, sapaan akrabnya/10).

Menurutnya, sikap kehati-hatian parpol ini patut diapresiasi. Itu berarti kesadaran mereka menegakkan aturan mulai tinggi.Mereka lebih memilih menunda (pemasangan APK) ketimbang memasang tapi tidak sesuai aturan, sehingga berpontesi untuk dicopot.

”Mereka kemungkinan memikirkan untung  dan ruginya, sehingga ingin taat aturan saja,” jelasnya.

Faktor lain, karena sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum membuat desain resmi. Untuk diketahui, selain dari masing-masing parpol, KPU pun punya kewajiban untuk menyosialisasikan semua peserta pemilu lewat APK. Untuk wilayah Kota Magelang disediakan lima titik APK khusus baliho. Seluruhnya hanya boleh dipergunakan untuk peserta pemilu saja. Sedangkan calon legislatif (caleg) tidak boleh memasang secara pribadi baliho tersebut.

Caleg boleh memasang sendiri asalkan ada koordinasi dengan peserta pemilu dalam hal ini parpol. Ada batasan untuk APK seperti umbul-umbul dan spanduk, masing-masing kelurahan lima buah untuk tiap peserta.

Jadi, kewenangannya ada di tangan parpol. “Yang mau dipasang misal caleg nomor berapa di kelurahan ini,” ungkapnya.

Parpol sendiri hanya punya hak untuk  memasang lima buah spanduk APK setiap kelurahan. Apabila ada kelebihan jumlah, Bawaslu menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran dan harus diturunkan. Pihaknya akan menghitung di setiap kelurahan. Misalnya partai A pasang 7 buah APK berupa spanduk. Jadi harus diturunkan sisanya. “Entah itu ada gambar calegnya atau tidak,” tegasnya

APK harus memenuhi unsur kampanye. Hal ini mencakup nomor urut, logo partai, visi, misi, dan lain sebagainya. Sementara untuk bendera parpol tanpa ada atribut nomor urut. “Itu susah untuk ditindak karena belum tentu termasuk APK,” tandasnya. (dem/din/er/mo2).