PURWOREJO – Penambangan batu andesit di Kecamatan Bagelen mendapat perhatian Bupati Purworejo Agus Bastian. Secara khusus bupati bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang, Senin (8/10).

Setidaknya ada empat titik lokasi yang dikunjungi yakni di Desa Hargorojo, Desa Krendetan dan dua tempat di Desa Bapangsari. Belakangan permasalahan pertambangan batu di kawasan Bagelen ini menyita perhatian, bahkan ada laporan dari masyarakat lokasi tambang melanggar titik koordinat.

Bupati mempersilakan ada kegiatan pertambangan, hanya saja semua harus taat peraturan atau tidak melanggar. “Sah-sah saja berusaha. Tapi harus taat aturan, jangan aturan yang ada dilanggar,” pesan bupati.

Dikatakan, pemkab telah menetapkan kawasan pertambangan dalam aturan tata ruang. Aturan ini disinergikan dengan pemerintah provinsi dalam hal perijinan demi terlaksananya pembangunan.

“Secara prinsip pemkab ingin turut mensukseskan pembangunan, katakan di dekat wilayah Bagelen ada proyek bandara internasional, ya kami mendukung karena itu proyek vital nasional. Tapi saya berharap jangan sampai merusak lingkungan. Jangan sampai izinnya tambang batu, tapi ternyata jual tanah urug,” jelasnya.

Bupati mengatakan jika maksud kedatangannya dalam sidak itu untuk memastikan semua aktivitas penambangan batu andesit berjalan sesuai aturan. Dirinya juga berharap dilapangan tidak ada penambang-penambang liar. “Tambang liar yang ada langung kita stop dan akan kita monitor ,” tambahnya.

Kasi Pengawasan dan Pengendalian Balai ESDM Serayu Selatan Irwan Edi Kuncoro menyebutkan, di Kabupaten Purworejo terdapat sekitar 30 lokasi tambang batu andesit dan pasir batu. Sebagian besar diantaranya masih dalam proses eksplorasi dan mengurus izin operasional. Dari 7 usaha yang memiliki izin, selama ini yang aktif di lapangan ada di lima lokasi.

“Komoditas pertambangan mengacu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas pertambangan digolongkan dalam logam, non logam, batuan, batubara, dan radioaktif. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada undang undang terdahulu yakni UU No 11 Tahun 1967 yang membagi dalam golongan A, B, dan C. Adapun di Kabupaten Purworejo aturan mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kalau sampai nekat melanggar aturan itu ya nanti sanksinya denda maksimal Rp 10 miliar dan 10 tahun penjara,” kata Irwan. (udi/laz/er/mo2)