Pendidikan Politik dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2019

KISP Kerjasama dengan MIP UMY

JOGJA – Komunitas Independen Sadar Pemilu (KISP) bersama dengan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan training kepemiluan volume #4 di Hotel Forriz Sabtu (6/10). Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan kepemiluan bagi peserta pemilu. Khususnya mengenai sengketa pemilu.

Koordinator KISP Edward Pahlevi mengatakan, masyarakat perlu mengetahui dan memahami sengketa pemilu yang pernah terjadi dan bagaimana prosedur penanganannya. Dengan peserta training dari mahasiswa pascasarjana, penyelenggara pemilu baik desa maupun kecamatan akademisi, dosen dan calon komisioner, bisa menjadi wadah pendidikan sengketa pemilu.

“Setelah ini harapanya peserta dan penyelenggaraan pemilu tahu apa yang boleh dan tidak boleh, serta batasanya. Karena di bintek biasanya masih belum detil. Kami berikan detil. Terkait sengeketa pemilu. Termasuk netralitas penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Steering Comitte Eky Prasetya mengatakan, tahapan kampanye sudah mulai. Beberapa yang sudah terlihat adalah kemungkinan pelanggaran alat peraga kampanye. “Selain itu juga proses daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPT HB),” jelasnya.

Beberapa narasumber yang diundang adalah Komisioner Komisi Informasi Pusat Hendra J Kede, Ketua Bawaslu RI 2008-2012 Bambang Eka Cahya Widodo dan Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono.

Koordinator Divisi Pendidikan Politik KISP Prety Epira menyebut acara tersebut menjadi wadah bagi siapapun yang berminat tentang politik dan kepemiluan. Serta mendapat wawasan baru. “Pemilu 2019 bisa jadi sangat rawan sengketa pemilu, publik perlu tahu apa yang bisa disengketakan dan tahapannya,” katanya.

Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Hendra J Kede menyampaikan tentang bagaimana pendidikan politik dalam konteks keterbukaan informasi. Termasuk salah satunya KPU sebagai badan publik. Selain KPU juga instansi lain yang termasuk badan publik. “Amandemen UUD Pasal 28F menjamin hak konstitusi warga negara untuk tidak boleh dihalangi mengakses seluruh dokumen lembaga negara yang berstatus terbuka. Jika dipersulit silakan gugat ke KIP,” tegasnya. (riz/zam/er/mo2)