JOGJA – Integrasi data antara Dinas Kominfo dan BPBD ke depan akan memudahkan penanganan dan mitigasi bencana. Melalui integrasi data lewat fasilitas teknologi komunikasi bisa bermanfaat untuk aneka keperluan termasuk bagi optimalisasi pelayanan publik.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menegaskan, saat ini masyarakat adalah garda terdepan untuk penanganan risiko bencana. Pemahaman terkait manajemen risiko bencana akan meminimalkan korban saat terjadi bencana.

“Kami juga harapkan partisipasi swasta untuk ikut bantu realisiasi CCTV misalnya, ini berguna untuk memantau realtime, termasuk sediakan hidran bagi masyarakat sekitar tempat usahanya, mari sama-sama wujudkan penanganan risiko bencana dengan manajemen bencana yang baik,” kata politisi muda PDI Perjuangan saat bicara di forum Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa di DPRD DIJ, Jumat (5/10).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ Dapil Kota Jogja itu menambahkan kini tengah diupayakan penyelarasan pendidikan kebencanaan di tingkat sekolah. Juga edukasi untuk mewujudkan destana katana, kampung siaga bencana, kampung tangguh bencana, dan sekolah siaga bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja Hari Wahyudi menjelaskan, keberadaan kampung tangguh bencana disesuaikan dengan potensi risiko bencana yang ada. Hingga 2018, sudah ada 100 kampung tangguh bencana di 14 kecamatan yang ada di Kota Jogjakarta

“Awalnya kita berikan pelatihan kedaruratan, vertikal rescue juga berkomunikasi di saat bencana, warga dilatih dan difasilitasi alat komunikasi, ” kata Hari Wahyudi.

Eko Suwanto, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menambahkan untuk mendukung manajemen penanggulangan bencana dalam perspektif teknologi informasi, kini Komisi A DPRD DIY tengah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang salah satu tujuannya mendukung sistem penanggulangan bencana di DIY.

“Tanggal 12 Oktober 2018, semoga bisa disepakati sebagai raperda inisiatif, targetnya tahun ini bisa dibahas dan selesai. Ada jua aplikasi Jogja Istimewa, mitigasi dan penanganan bisa disaksikan dari teknologi yang kini sudah dikerjakan Kominfo DIY ke depan bisa dioptimalkan. Masyarakat bisa akses CCTV yang memantau Merapi atau Pantai Parangtritis melalui HP sendiri. Teknologi informasik ini sangat penting bagi penanggulangan bencana,” kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.

Melalui regulasi payung hukum langkah pencegahan hingga rehab rekontruksi bisa dikerjakan. Dari 438 desa dengan 301 desa dan kelurahan rawan bencana, ke depan diharapkan seluruh wilayah yang ada bisa memiliki kapasitas manajemen risiko bencana. (kus/ila)