JOGJA – Gelombang protes terhadap rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil) belum reda. Kemarin (4/10) ratusan tenaga honorer kategori dua (K-2) menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD DIJ. Tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di DIJ ini menuntut pemerintah pusat menunda rekrutmen CPNS.

Mereka juga menggalang dukungan dari DPRD DIJ. Agar lembaga wakil rakyat itu ikut menyuarakan penolakan terhadap rekrutmen yang dianggap tidak berpihak kepada tenaga honorer.

Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 DIJ Eka Mujianta menuntut pemerintah pusat segera merevisi Undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebab, undang-undang inilah yang mengganjal tenaga honorer K-2 mendaftar sebagai CPNS. Lantaran regulasi ini mengatur ketentuan bahwa pendaftar CPNS maksimal berusia 35 tahun.

”Sementara usia kami sudah di atas 40 tahun. Bahkan ada yang berusia 56 tahun,” ketus Eko.

Tenaga honorer K2 di DIJ, Eko menyebut, jumlahnya mencapai 3 ribuan orang. Mereka tersebar mengabdi di berbagai organisasi perangkat daerah, pusat pelayanan kesehatan, hingga sekolah ini telah mengabdi belasan tahun. Bahkan, ada pula yang mengabdi sejak 33 tahun lalu.

Dengan lamanya pengabdian ini, Eko meminta pemerintah pusat tak menutup mata. Idealnya, pemerintah pusat memprioritaskan tenaga honorer K-2 dalam rekrutmen CPNS 2018.

”Kami hanya di-PHP terus, Pak. Hanya dibohongi dan diberikan janji-janji terus,” keluh pegawai tidak tetap di SMPN 3 Tempel, Sleman, ini di depan Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana.
Yoeke, sapaannya, berjanji bakal menindaklanjuti tuntutan tenaga honorer K-2.

Bahkan, politikus PDI Perjuangan ini bakal segera meneken surat rekomendasi penundaan rekrutmen kepada pemerintah pusat.

”Mungkin hari ini (kemarin) saya buat. Kemudian besok (hari ini) kami layangkan ke Menpan RB,” janjinya.

Kendati begitu, Yoeke mengimbau tenaga honorer K-2 kembali menjalankan tugasnya masing-masing. Sembari menunggu komitmen pemerintah pusat.
Setelah mendapat angin segar dari DPRD, rombongan melanjutkan long march menuju kantor gubernur di Kompleks Kepatihan. Dengan tuntutan yang sama, mereka ditemui oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto.

Di depan mereka, Agus pesimistis pemerintah pusat bakal menunda pendaftaran CPNS. Namun, Agus berkomitmen hanya bakal mengusulkan rekrutmen K-2 yang mengabdi di lingkungan pemprov. Mesk K-2 di luar lingkungan pemprov kemarin ikut melakukan unjuk rasa.

”Sejak likuidasi dari kabupaten/kota ke provinsi, khususnya guru dan jajarannya, sekarang (pemprov) punya sekitar 540 orang (K-2),” sebutnya. (tif/zam)