JOGJA – Pengusutan akal-akalan perizinan hotel dan apartemen di Kota Jogja dinilai tidak cukup hanya sekedar menutup bangunan yang melanggar. Beberapa kalangan mendorong dilakukan audit perizinan di Kota Jogja.

Itu salah satunya diungkapkan Wakil Ketua Lembaga Ombudsman (LO) DIJ Fuad, yang mengatakan audit perizinan hotel dan apartemen di Kota Jogja seharusnya perlu dilakukan.

Pemerintah, pengusaha maupun pengembang, dan sektor-sektor terkait, jelas Fuad, bisa meminta bantuan lembaga auditor atau auditor independen untuk mengurusnya.

“Setelah diaudit, alangkah baiknya hasil tersebut diumumkan pada masyarakat agar tahu,” katanya kemarin (3/10)

Fuad mengakui adanya sebuah hotel yang memiliki masalah terkait perizinan. Namun hal itu sudah pernah ditangani oleh LO DIJ pada periode sebelumnya.

“Kami dalam posisi wait and see, karena bukan kami yang berwenang melakukan audit,” ujarnya.

Pemberian izin yang digunakan oleh hotel-hotel saat ini, menurut dia, hanya merupakan izin prinsipal. Di sisi lain, ia juga menyoroti masalah izin pembangunan apartemen.

Pembangunan apartemen dipertanyakan kesesuainnya terhadap aturan yang berlaku. Jika tidak sesuai, maka akan terbit moratorium agar pengembang bisa menuntaskan aturan-aturan hukumnya.

Dikonfirmasi terpisah Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ Budhi Masthuri mengatakan sesuai UU nomor 37 tahun 2008 memiliki kewenangan untuk melakukan systemic review maupun investigasi terhadap kasus tertentu. Untuk kasus izin perhotelan, Budhi mengaku ORI DIJ sudah pernah melakukan investigasi di Sleman.

“Kalau untuk Kota Jogja belum, tapi sebaiknya ada laporan masyarakat,” katanya.

Sementara itu di internal Pemkot Jogja sendiri saat ini sedang mendalami persoalan perizinan bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono nomor 24 Timoho. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) menegaskan jika tidak sesuai izinnya bisa dicabut.

“Kalau dia (pihak pelanggar) menggunakan yang tidak sesuai peruntukkannya maka tidak ada sanksi lain selain dicabut izinnya,” tegasnya.

Pemkot, lanjut HP nantinya juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi bangunan tersebut. HP juga menjelaskan jika memang ingin difungsikan sebagai pondokan hanya ditingkat camat. Sedangkan untuk perizinan hotel harus di tingkat yang lebih tinggi. Tapi di Kota Jogja izin hotel saat ini belum bisa diproses karena masih masuk masa moratorium hingga 31 Desember 2018 nanti.

“Itu kalau memang izinnya pondok ya untuk pondok. Dan kami sudah wanti-wanti agar tidak berubah. Kalau difungsikan sebagai hotel ya jelas melanggar,” terang mantan wartawan itu.

Sebelumnya Rudi, sebagai penanggung jawab izin bangunan di dekat Balai Kota dan kantor DPRD Kota Jogja itu menampik jika bangunannya dipakai sebagai hotel. Rudi mengatakan bahwa bangunan miliknya merupakan masih dalam tahap uji coba.Rudi juga menampik bahwa sudah ada penghuni yang ada di pondoknya.

“Kalaupun ada itu hanya kerabat atau keluarga pemilik,” tegasnya. (cr5/pra)