JOGJA – Ada angin segar dalam penanganan dampak badai Siklon Tropis Cempaka yang menghantam sebagian kabupaten/kota di DIJ akhir tahun lalu. Pemerintah pusat telah menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon). Nominalnya mencapai Rp 70,78 miliar.

Kendati begitu, anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat ini belum mengaver seluruh proposal permohonan yang diajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ ke Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 70,78 miliar hanya untuk mengaver prioritas pertama tahun ini. Namun, BPBD hingga sekarang belum dapat merealisasikan proses rehab-rekon prioritas pertama dari anggaran itu.

”Semoga segera ditransfer (pemerintah pusat),” jelas Biwara di kantornya kemarin (3/10).

Ada beberapa rehab-rekon infrastruktur yang rencananya dikaver anggaran dari pemerintah pusat ini. Di antaranya, Jalan Baron-Tepus, Jalan Poncosari-Kretek, Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sampakan-Singosaren, dan Jalan Sedayu-Pandak. Juga Jembatan Pentung dan Jembatan Sindutan.

Nilai total kerugian akibat fenomena alam yang terjadi pada akhir November 2017 mencapai Rp 200 miliar lebih. Menurut Biwara, rehab-rekon tidak hanya menggantungkan anggaran pemerintah pusat. Pemkab/pemkot di DIJ bahkan pemprov juga mengalokasikan anggaran rehab-rekon. Total mencapai sekitar Rp 35 miliar.

”(Rehab-rekon) ada yang sudah selesai. Ada pula yang belum,” ujarnya.
Dari pantauan BPBD, di antara penanganan yang masih dalam proses adalah rekontruksi pengaman badan jalan di Jalan Sampakan-Singosaren. Prosesnya mencapai 84,57 persen. Berikutnya, rehabilitasi jalan di Jalan Jerukwudel-Sadeng dan rekontruksi Jembatan Gesikan.

”Itu yang ditangani pemprov,” tuturnya.

Rehab-rekon yang menjadi kewenangan Pemkot Jogja, Biwara mencontohkan adalah pembangunan talud di beberapa sungai. Antara lain, di Sungai Gadjah Wong, Sungai Winongo, dan Sungai Code. Progresnya telah mencapai seratus persen.

”Progres talud di SD Karangmulyo masih 40 persen. Lalu talud di beberapa permukiman telah mencapai 70 persen,” sebutnya.

Seperti di Kota Jogja, rehab-rekon yang ditangani Pemkab Bantul banyak yang masih dalam proses pengerjaan. Rehabilitasi ruas Jalan Krebet-Petung, misalnya, baru mencapai 45 persen. Begitu pula dengan rehabilitasi Bendung Tegal. Baru mencapai 80 persen. Setali tiga uang, proses rehab-rekon yang ditangani Pemkab Gunungkidul dan Kulonprogo.

”Di Sleman yang dibiayai APBD sudah 100 persen selesai,” tambahnya.
Kendati begitu, Biwara optimistis proses rehab-rekon yang ditangani pemkab/pemkot selesai akhir tahun ini.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengapresiasi pengalokasian anggaran rehab-rekon dari BNPB. Namun, politikus PDI Perjuangan ini mewanti-wanti agar realisasi rehab-rekon harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

”Warga juga harus ikut aktif mengawasi,” serunya.

Terkait rehab-rekon yang ditanggung APBD, kata Eko, DPRD belum lama ini menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan BPBD. Dalam rakor itu, komisi yang membidangi kebencanaan ini mendorong pemprov segera menyelesaikan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas program rehab-rekon yang dibiayai APBD kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mendorong warga DIJ menunjukkan solidaritas atas bencana gempa bumi yang disusul tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. ”Agar keadaan bisa segera pulih kembali,” harapnya.

Dari pantauan, ada beberapa titik rehab-rekon di Kricak Kidul, Tegalrejo, Kota Jogja. Di antaranya, pembangunan talud. Sunarto, seorang warga menyampaikan bahwa pembangunan talud di Sungai Winongo baru dimulai tiga pekan lalu. Pemkot tidak hanya membangun talud di sisi timur sungai. Melainkan juga di sisi barat.

”Kalau yang di Jatimulyo, jembatannya sudah jadi lama. Sudah bagus,” kata Sunarto sembari menunjuk ke arah jembatan. (tif/zam)