SLEMAN – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada Sleman segera berubah status menjadi perusahaan umum daerah (perumda). Hal itu merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang ditindaklanjuti oleh Pemkab Sleman melalui peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum. Adapun rancangan regulasi ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Sleman.

Konsekuensi atas perubahan status tersebut menuntut PDAM bukan saja harus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Lebih dari itu, PDAM juga harus mengembangkan sayap usaha untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Sleman.

“Perubahan status PDAM menjadi perumda tentu membuat kami lebih kuat secara kelembagaan. Statusnya juga lebih tinggi,” ujar Direktur PDAM Tirta Sembada Sleman Dwi Nurwata SE MM kemarin (3/10).

Terkait pengembangan bisnis, kata Dwi, PDAM Sleman telah memiliki air minum dalam kemasan (AMDK) Daxu yang telah diluncurkan ke pasar secara resmi sejak tahun lalu. Kini tinggal menyiapkan pasar baru untuk memperluas jangkauan Daxu. Produk AMDK yang pada awalnya hanya dipasarkan di lembaga-lembaga pemerintahan dan mitra kerja Pemkab Sleman, kini telah masuk pasar-pasar swalayan dan toko modern. “Tentu saja kami menawarkan kualitas produk yang baik dengan harga bersaing,” ungkapnya.

Dwi menargetkan dalam tempo dua tahun ke depan produk Daxu tersedia di seluruh toko jejaring wilayah Sleman. “Dalam dua tahun itu kami akan pasarkan Daxu secara intensif. Terlebih permintaan Daxu dari masyarakat juga terus meningkat,” sambung Dwi.

Untuk pengembangan bisnis, lanjut Dwi, PDAM Sleman juga menjalin dengan para pelaku usaha katering dan rumah makan.

Adapun rancangan peraturan daerah tentang PDAM juga mengatur tentang tanggung jawab sosial melalui corporate social responsibility (CSR). Dana CSR diambil dari sebagian laba bersih. Prioritasnya untuk keperluan pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan. “Sebelum menuju perumda, CSR kami juga telah aktif. PDAM concern pada dunia pendidikan. Salah satunya lewat program beasiswa,” ungkap Dwi.

Ketua Komisi B DPRD Sleman Nurhidayat mengungkapkan, dalam pengembangan bisnis PDAM Tirta Sembada diberi kebebasan membentuk unit usaha. Dan menggandeng badan usaha milik daerah (BUMD) lain. Atau lembaga swasta yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.

”Dewan mendorong BUMD Sleman, khususnya PDAM untuk menjadi salah satu sumber PAD Sleman, tanpa mengurangi layanan maksimal terhadap pelanggan,” harap politikus PAN asal Kalasan itu.

Nurhidayat mendorong PDAM Tirta Sembada bisa bersinergi dengan banyak pihak demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. (*/yog)