GUNUNGKIDUL – Pelanggaran izin usaha peternakan (IUP) yang dilakukan PT Widodo Makmur Unggas (WMU) membuka tabir betapa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.

Belakangan muncul dugaan bukan hanya PT WMU yang melanggar aturan usaha peternakan maupun lingkungan. Banyak usaha ternak sejenis di Gunungkidul yang ditengarai tak mengantongi izin.

Namun, Satpol PP sebagai lembaga penegakan peraturan daerah (perda) sejauh ini tidak melakukan tindakan hukum yang bisa membuat efek jera. Sehingga kandang-kandang ternak yang diduga tak mengantongi izin tetap beroperasi sampai sekarang.

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Jejaring Masyarakat Mandiri (Jerami) Gunungkidul Rino Caroko berpendapat, polemik usaha peternakan ayam seharusnya bisa diselesaikan secara cepat. Dengan catatan, seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta (pengusaha/investor) sama-sama berkomitmen dalam penegakan aturan.

“Dalam hal ini Satpol PP seperti macan ompong. Terkesan melakukan pembiaran terhadap pengusaha yang melakukan aktivitas melanggar aturan,” sindir Rino kemarin (18/9).

Kepala Satpol PP Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugroho pilih irit bicara mengenai polemik PT WMU. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon Dwi hanya memberikan tanggapan normatif. “Tunggu perkembangan,” ucapnya singkat.

Usaha peternakan di Gunungkidul diatur dalam Perda No 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat. Juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Regulasi yang diteken Bupati Gunungkidul Badingah pada 26 Mei 2014 menyebutkan sedikitnya ada tiga kriteria usaha peternakan yang wajib dilengkapi dokumen perizinan. Yakni, usaha ternak ayam pedaging minimal 12 ribu ekor. Atau ternak ayam petelur minimal 10 ribu ekor. Dan peternakan di wilayah yang sesuai tata ruang menjadi kawasan untuk ternak unggas.

Sekretaris Dinas Lingkungan HIdup (DLH) Gunungkidul Aris Suryanto tidak menampik banyaknya usaha peternakan ayam di wilayahnya yang diduga tak berizin. Terutama usaha ternak di luar kawasan yang telah disesuaikan dengan tata ruang.

“Lumayan banyak. Mereka tidak mungkin mendapat izin lingkungan karena (lokasinya, Red) tidak sesuai tata ruang,” bebernya.

Aris menegaskan, usaha ternak di luar kawasan usaha unggas yang telah ditentukan seharusnya ditutup. Tanpa alasan apa pun. Istilahnya, kata Aris, dilakukan upaya penertiban. Menyinggung peraturan tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW), adanya usaha ternak di luar kawasan usaha unggas dipastikan tak berizin. Aris memastikan, usaha tersebut tak mungkin mendapatkan izin lingkungan maupun IUP.

“Itu usaha ilegal. Pasti tak berizin,” tegasnya.

Terkait usaha ternak PT WMU di kawasan karst Desa Pacarejo, Semanu juga harus tunduk pada Perda Gunungkidul Nomor 6/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Pasal 29 huruf b menyebutkan, kawasan karst Gunungkidul ditetapkan seluas 80.704 hektare. Meliputi Kecamatan Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, dan Tepus. Sebagai informasi, Kecamatan Semanu di Gunungkidul terdiri atas 5 desa, yaitu Semanu, Ngeposari, Pacarejo, Candirejo, dan Dadapayu.

“Khusus peternakan ayam di Pacarejo, bagaimana dokumen amdal diproses kalau sampai dengan hari ini (kemarin) hasil revisinya belum diserahkan kepada komisi penilaian amdal,” ungkap Aris.

Menurutnya, surat peringatan kepada pemilik atau pengelola PT WMU telah dilayangkan dengan tembusan bupati dan instansi terkait. Termasuk Satpol PP. Mengenai penindakannya, Aris menyatakan, bukan domainnya untuk menjawab. (gun/yog)