JOGJA – Pemerintah DIY menargetkan pada 2023 mendatang seluruh perpustakaan sekolah yang ada di DIY sudah terakreditasi. Target ini sejalan dengan Peraturan Gubernur DIY No.18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyenggaraan Perpustakaan Sekolah.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY Monika Nur Lastiyani mengatakan Pergub tersebut akan diikuti dengan pembahasan raperda penyelenggaran perpustakaan Daerah DIY. Harapannya tahun depan Raperda tersebut sudah bisa disahkan.

“Kami berharap ini bisa memacu sekolah untuk membenahi perpustakaan di sekolah masing-masing,” terangnya dalam acara Bedah Buku terkait Pergub No. 18 Tahun 2018 di auditorium Grhatama Pustaka Jalan Janti Banguntapan Bantul, kemarin (18/9).

Bedah buku itu menghadirkan sekitar seratusan kepala sekolah dan pengelola perpustakaan sekolah menengah di DIY.

Menurut dia, bekerja di perpustakaan sama dengan membangun bangsa. “Saya tidak sependapat jika perpustakaan disebut sebagai sebagai gudang buku, kumuh, hanya berteman dengan kursi dan meja serta image negatif lainnya,” terangnya.

Ada sejumlah poin dalam pergub nomor 18/2018, agar sekolah memiliki perpustakaan yang standar. Yakni pemenuhan koleksi buku, sarana dan prasarana perpustakaan yang harus dipenuhi seluruh layanan perpustakaan harus bisa dimanfaatkan. Pergub juga mengatur keberadaan SDM yang mengelola perpusataakan.”Goal dari Pergub ini adalah Perpustakaan memiliki pengakuan yakni dengan akreditasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Kadarmanta Baskoro Aji meminta agar sekolah melakukan inovasi untuk mengembangkan perpustakaan. Jika standar luasan minimal perpusatakaan tidak bisa terpenuhi maka sekolah harus bisa berinovasi. Sekolah bisa menggunakan ruangan yang ada atau bisa bekerjasama dengan pihak ketiga.

“Bisa menggandeng pihak ketiga untuk membuat perpusatakaan misalnya dengan Lapas ttau memanfaatkan ruang nylempit-nylempit kalau digabung kan sudah bisa memenuhi standar minimal itu,” jelasnya.

Aji mengakui masih banyak perpustakaan sekolah yang belum terakreditasi. Namun begitu dia meminta lima tahun setelah pergub ini diundangkan yakni pada 2023 nanti, seluruh sekolah yang ada di DIY perpustakaannya harus sudah terakreditasi.

“Kalau belum nanti kepala sekolahnya harus mau tukar posisi dengan petugas perpustakaannya. Gantian kepala sekolah yang jadi petugas perpustakaanya,” ujarnya berkelekar disambut tawa seluruh peserta yang hadir.

Sebelumnya di ruang Seminar Grhatama Pustaka juga digelar talkshow dengan tema “Pelibatan Komunitas dalam Upaya Mewujudkan Grhatama Pustaka Sebagai Learning Center”. Hadir sebagai narasumber Kepala BPAD Dr Monika Nur Lastiyani, Duta Baca DIY Salsabila Olivia Haytim, dari Yayasan Sapda dan dari perwakilan Komunitas KBY. (kus/pra)