JOGJA – Keluhan terhadap fasilitas publik yang ramah difabel, tidak hanya di kantor pemerintahan saja. Penyandang disabilitas di Kota Jogja juga mengeluhkan fasilitas publik lainnya. Salah satunya penyebabnya karena belum ada Perda yang mengaturnya.

Itu seperti diungkapakan oleh koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) Jogja Arni Surwanti yang menilai banyak trotoar untuk disabilitas yang dirampas. Seperti trotoar yang digunakan oleh pedagang kaki lima.

“Trotoar juga tidak didesain ramah difabel, memberatkan untuk berjalan kursi roda,” ujarnya kemarin (13/9).

Tak hanya itu, fasilitas trotoar juga dfinilai menyulitkan bagi pengguna kursi roda. Bahkan fasilitas guiding block di jalanan umum kota Jogja dirasa sering salah kaprah. Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia Supriyanto menceritakan banyak guilding block yang tertutup oleh kendaraan dan usaha milik masyarkat. “Belum lagi tanda bintik dan garis yang masih salah di guiding block,” katanya.

Arni bahkan menegaskan jika Kota Jogja adalah daerah yang paling lamban dalam memperhatikan hak disabilitas. Berbeda dengan empat kabupaten lain DIJ yang terlebih dahulu menyusun dan mengesahkan Raperda Pelindungan Penyandang Disabilitas.

“Di empat kabupaten tersebut kami juga terlibat, harapannya Raperda di Kota Jogja segera disahkan,” ujarnya.

Menanggapi keresahan para penyandang disabilitas di Kota Jogja, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan sudah melakukan penertiban terkait banyaknya PKL yang menghalangi fasilitas difabel. Menurut dia setiap hari Satpol PP ditugaskan untuk menertibkan PKL yang menghalangi trotoar. Tapi sama dengan penyandang disabilitas, HP juga mengeluhkan belum adanya Perda yang disahkan.

“Bahkan muter setiap kecamatan, namun belum ada Perda yang membuat mereka jera,” ujarnya.

Pemkot jogja juga berharap Raperda Kentetraman dan Ketertiban Umum agar segera disahkan. Itu karena Raperda tersebut bisa memberikan sanksi untuk para pelanggarnya. Saat ini bentuk sanksi untuk para pelanggar ini masih belum bisa memberikan efek jera.

“Harapannya dengan Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum bisa digunakan untuk menertibkan berbagai hal. Intinya kami menunggu raperda itu disahkan,” ujarnya. (cr5/pra)