GUNUNGKIDUL – Rendahnya upah guru tidak tetap (GTT) di Gunungkidul ternyata mengundang keprihatinan sebagian pelajar setempat. Seperti ditunjukkan murid-murid SD Mentel 1 Pakel, Hargosari, Tanjungsari.

Sebagai bentuk empati atas kiprah guru berhonor rendah seluruh siswa SD Mentel 1 menyisihkan uang jajan untuk diberikan kepada tenaga pendidik non pegawai negeri sipil. Pengumpulan uang koin dilakukan di sela acara sarasehan GTT dengan kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul kemarin (13/9).

Kepala SD Mentel 1 Kamijan mengatakan, aksi pengumpulan koin yang diinisiasi komite sekolah berlangsung sejak Maret lalu. Kegiatan menggalang dana itu sekaligus untuk menanamkan rasa empati bagi anak didik. Sekolah menyediakan semacam kotak infak yang dibuka setiap bulan sekali. Uang yang terkumpul dikelola komite sekolah dan diberikan kepada GTT maupun PTT (pegawai tidak tetap).

“Dari laporan yang kami terima, setiap bulan rata-rata terkumpul uang Rp 1 juta. Ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan,” ujarnya kemarin.

Lebih lanjut Kamijan mengatakan, penggalangan dana untuk menopang kesejahteraan GTT dan PTT tak hanya dari koin sisa jajan siswa. Ada lagi sumber dana persatuan wali murid, forum alumni, dan pengusaha. “Sekali lagi semua ini sukarela,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui honor GTT di Gunungkidul saat ini rata-rata hanya Rp 200 ribu per bulan. Jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK) setempat sebesar Rp 1,4 juta lebih. Bahkan, menurut Kamijan, lebih rendah dari upah buruh tani.

Honor GTT hanya bersumber dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Pemkab Gunungkidul memang berencana meningkatkan kesejahteraan GTT sekolah negeri dengan menaikkan honor mereka menjadi Rp 1.250.000 per bulan (Radar Jogja, 12/9). Namun, kebijakan itu baru akan berlaku per 2019.
Mengenai hal ini Kamijan mengaku telah mendengar informasinya. Namun, kabar yang dia terima bukan Rp 1.250.000. Melainkan Rp 600 ribu per bulan honor yang akan diterimakan kepada GTT sekolah negeri.

Di sela sarasehan forum GTT dan PTT di Tanjungsari kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rasyid sempat menyinggung hal tersebut.

“Besaran upah (GTT, Red) masih dibahas,” ungkapnya.

Di bagian lain, Bahron mengapresiasi langkah komite sekolah SD Mentel 1 dalam menggalang dana untuk GTT dan PTT. Bahron mengingatkan agar dana yang terkumpul dikelola sebaik mungkin.

“Komunikasi harus baik dan transparan. Agar niat baik ini langgeng dan bisa ditiru sekolah lain,” tuturnya.

Perubahan nasib yang bakal terjadi pada GTT sekolah negeri di Gunungkidul ternyata tak berbanding lurus dengan Sleman. Kepala Dinas Pendidikan Sleman Sri Wantini memastikan tak ada rencana alokasi anggaran untuk meningkatkan honor GTT pada 2019. Jika di kemudian hari ada penyesuaian honor GTT pun, Wantini memastikan besarannya tak akan lebih dari UMK Sleman Rp Rp 1.596.000 per bulan.

Pemkab Sleman membagi dua golongan GTT. GTT berstatus pekerja harian lepas (PHL) merupakan hasil rekrutmen dinas. Honor mereka distandarkan berdasarkan UMK Sleman. Sejak 2017 Pemkab Sleman telah merekrut sedikitnya 200 GTT PHL.

Sedangkan honor GTT hasil rekrutmen sekolah disesuaikan dengan kemampuan sekolah terkait. Menurut Wantini, honor GTT sekolah bervariasi. “Bisa jadi ada yang menerima Rp 400 ribu per bulan, atau bahkan lebih,” ujarnya.

Sementara ini GTT PHL khusus untuk SD . Karena kebutuhan guru di sekolah menengah berbeda-beda, tergantung mata pelajarannya. Pernyataan Wantini ternyata bukan isapan jempol belaka. Kepala SMKN 1 Seyegan Cahyo Wibowo menyatakan, tahun ini honor GTT disesuaikan UMK Sleman. Dari sebelumnya Rp 1.200.000 per bulan.

“Ya tidak tega kalau gaji GTT terlalu sedikit. Mereka ada keluarga yang harus dihidupi, kerja juga lima hari dalam seminggu,” ungkapnya.

Total ada 26 GTT sekolah di lembaga yang dipimpinnya. Jumlah itu dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan guru SMKN 1 Seyegan. Dia merasa masih perlu mengangkat guru dan pegawai honorer. Honor GTT PTT diambil dari pembayaran biaya sekolah para siswa. Meskipun dari 1.300 siswa, 600 di antaranya dari keluarga miskin. “Tiap bulan saya kadang mikir, ada uangnya nggak ini,” ungkapnya.

Saat ini bisa jadi hanya honor GTT Kota Jogja yang paling layak. Karena telah disesuaikan dengan UMK setempat. Mereka bahkan masih bisa mendapat tambahan insentif dari pemkot yang disalurkan lewat dinas.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana menyatakan, honor GTT bisa mencapai Rp 1,7 juta per bulan. Ditambah insentif bulanan sebesar Rp 270 ribu.
Besaran ini belum lagi ditambah dengan dana insentif dari Pemerintah Kota yang diserahkan melalui Dinas Pendidikan minimal sebesar Rp 270 ribu per bulan. “Dana insentif dibayarkan 11 kali,” ujarnya. (gun/har/tif/cr5/yog)