JOGJA – Predikat Kota Jogja sebagai kota inklusi kembali diuji. Setelah Raperda Perlindungan Penyandang Disabilitas yang tidak rampung-rampung di DPRD Kota Jogja, fasilitas pelayanan publik di Balai Kota Jogja juga dinilai belum ramah difabel.

Itu sesuai dengan pada survei yang dilakukan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Indonesia, yang melakukan pengecekan langsung di Balai Kota Jogja kemarin (12/9).

Beberapa fasilitas perkantoran yang belum ramah difabel, seperti ramp atau lantai miring yang dinilai terlalu curam.

Koordinator Program Advokasi Layanan Alat Bantu OHANA Nala Cinde Lintang Sae mengatakan jika ramp terlalu landai atau curam akan menyulitkan penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam gedung.

“Kalau terlalu curam ketika turun membahayakan pengguna kursi roda, sedangkan ketika naik akan memberatkan,” ujarnnya

Tapi Cinde juga menilai beberapa lokasi sudah termasuk kategori ramah difabel. Salah satunya gedung Bappeda yang terdapat toilet ramah difabel dan gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja yang menyediakan fasilitas ruangan yang luas dan loket khusus difabel.

“Namun untuk gedung DPMP toilet difabel dirasa terlalu sempit, jadi agak susah ketika memutar kursi roda,” katanya.

Selain dinilai kurang ramah bagi pengguna kursi roda. Fasilitas untuk penyandang tuna netra juga belum maksimal. Seperti dirasakan oleh anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sleman Supriyanto yang menilai mengatakan fasilitas guilding block untuk tuna netra dirasa masih kurang.

“Guilding block kan gunanya untuk memandu kami, di sini (Balai Kota) memang sudah ada beberapa, namun tidak semuanya,” ujarnya.

Mendapat keluhan itu Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi (HP) mengatakan untuk gedung yang lama belum didesain untuk ramah difabel. HP juga menyatakan komitmen Pemkot Jogja melakukan pembangunan fasilitas penunjang difabel pada saat renovasi. “Kami juga menghimbau pemilik fasilitas publik swasta untuk memberikan akses pada difabel,” pintanya. (cr5/pra)