Empat senator petahana asal Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dipastikan kembali maju dalam bursa Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 2019-2024. Mereka harus bertarung dengan enam pendatang baru yang sama-sama getol membujuk suara hati warga Jogjakarta.

SIAPA tak kenal Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas? Nama permaisuri Keraton Jogjakarta itu tentu tak asing bagi masyarakat Jogjakarta. Selain sebagai senator, istri Gubernur DIJ Hamengku Buwono X merupakan sosok panutan masyarakat Jogjakarta. Kiprahnya di bidang politik tak diragukan lagi. Apalagi dia tercatat sudah tiga periode duduk sebagai anggota DPD RI sejak 2004.

Kendati demikian, Hemas merasa masih ada misi yang belum tuntas. Yakni mengawal amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meski sejak era reformasi telah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945, GKR Hemas menilai belum selesai. Hal itulah yang mendorongnya kembali mencalonkan diri sebagai senator periode 2019-2024.
“Perjuangan saya yang utama di DPD RI adalah melakukan amandemen UUD 1945 lagi,” ujar Hemas yang juga ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIJ.

Hemas menegaskan, UUD 1945 harus diamandemen lagi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya pembukaan UUD 1945 yang tak akan diamandemen. Alasannya, pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah negara paling mendasar.

Tak kalah penting, Hemas juga mengajak masyarakat Jogjakarta untuk lebih menghayati UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 adalah perwujudan utama Indonesia. “NKRI harga mati, Pancasila adalah kita. Kita adalah Indonesia,” tegasnya.

Hal lain yang mendorong Hemas kembali maju sebagai bakal calon senator karena dia melihat masih banyak masyarakat tak begitu mengenal tentang apa dan bagaimana DPD itu. Bahkan, menurutnya, masih banyak camat, lurah, dan kepala desa tak paham tugas dan fungsi anggota DPD RI. “Kalaupun tahu (tentang DPD, Red), justru terkait gonjang-ganjing di internal DPD,” keluhnya.
Hemas melihat hal ini sebagai problematika yang juga harus dituntaskan. Perlu ada sosialisasi secara lebih masif kepada masyarakat. Hal itu diakuinya menjadi salah satu “PR” anggota DPD RI.
Hemas berharap, generasi muda saat ini harus memahami tugas dan fungsi DPD. Karena berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan bagi generasi masa depan.

Satu lagi senator petahana dari dapil DIJ yang juga telah tiga periode berkiprah di Senayan. Dia adalah Hafidh Asrom. Soal kiprah di dunia politik, nama pengusaha mebel ini tak diragukan lagi. Dia pernah beberapa kali meramaikan bursa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Sleman. Kali terakhir pada 2010. Ketika itu Hafidh berpasangan dengan Sri Muslimatun. Namun, Dewi Fortuna belum sekalipun menaunginya. Pada bursa pilkada tersebut, Hafidh-Muslimatun bertengger di urutan ke empat dalam perolehan suara dari tujuh pasangan calon. Dia dikalahkan pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu, Sukamto-Suhardono, dan Bugiakso-Kabul Mudji Basuki.

Hafidh justru lebih mapan menapaki dunia politik sebagai senator. Meski sudah tiga periode, Hafidh mengaku bersedia kembali maju sebagi bakal senator 2019-2024 atas permintaan para ulama yang “nembung” langsung kepada keluarga besarnya.

Ulama dan santri menjadi target utamanya mendulang suara pada pemilihan anggota DPD RI. “Kaum Rois adalah abdi budaya Mataram Islam yang harus disejahterakan,” ujar pendiri sekolah Yayasan Al Azhar Jogjakarta itu. Selain itu, masyarakat kalangan bawah juga menjadi sasarannya mendulang suara. Karena kesejahteraan kalangan grass root-lah yang perlu terus diperjuangkan.

Dua periode menjabat senator mewakili warga Jogja dirasa cukup bagi Hafidh. Namun, adanya sebagian masyarakat yang belum sejahtera mendorongnya untuk terus berjuang di parlemen. “Masih banyak kaum bawah belum sejahtera. Padahal mereka juga bagian dari keistimewaan DIJ,” ungkapnya.

Hal itulah yang akhirnya meluluhkan keluarga besar Hafidh, meski awalnya menentang pencalonannya kembali sebagi senator. “Demi kesejahteraan umat, keluarga saya pun merelakan,” lanjut Hafidh.

Dikatakan, lahirnya Undang-Undang No 13/2012 tentang Keistimewaan (UUK) DIJ menjadi salah satu tanggung jawabnya. Dia berusaha menerjemahkan undang-undang tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya lewat dana keistimewaan (danais), sebagimana diamanatkan dalam UUK.

Sebagai senator, pria kelahiran 23 November 1957 itu ingin turut berupaya menjaga ikon DIJ supaya tidak luntur. Ikon itu berupa masyarakat DIJ yang ramah dan toleran, serta keberadaan pedagang kaki lima. “Tanpa itu semua Jogjakarta tidak istimewa lagi dan sama seperti kota-kota lain,” ujarnya.

Pemanfaatan dana desa tak luput dari sorotannya. Dana ini juga menjadi perhatian serius untuk menyejahterakan masyarakat desa. Juga dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan. “Saya kan pengusaha. Menyerap tenaga kerja lokal dan menyejahterakannya itu penting,” ucapnya.

Petahana ketiga adalah Cholid Mahmud. Untuk ketiga kalinya Cholid mencalonkan diri sebagai bakal senator DIJ 2019-2024. Cholid mengklaim pencalonannya kali ini lebih karena dorongan konstituen. Sementara dia mengaku cenderung mendorong generasi muda untuk duduk di kursi DPD RI.

“Saya berharap ini yang terakhir kali. Semoga ke depan generasi yang lebih muda bisa melanjutkan,” tuturnya.

Ada alasan cukup kuat hingga Cholid harus berpikir keras sebelum memutuskan bersedia maju lagi sebagai bakal senator. Menurutnya, berpolitik adalah kesadaran kolektif. Bukan pemenuhan ambisi pribadi. Makanya, Cholid mendorong generasi muda untuk tampil mewakili masyarakat Jogjakarta di kancah perpolitikan nasional.

Jika ditarik ke belakang, Cholid mengaku sama sekali tak pernah berpikir untuk terjun di dunia politik. Dia mulai terjun di bidang politik pasca Orde Baru. Di mana model pemilu legislatif (pileg) mulai menerapkan sistem terbuka dengan banyak partai. Tak lagi tiga partai seperti selama Orde Baru. Dia pernah berkiprah di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan duduk sebagai anggota DPRD Provinsi DIJ periode 2004-2009. Itulah karirnya di dunia politik.

Satu periode berjalan, Cholid melihat peluang cukup terbuka di kursi parlemen pusat lewat jalur DPD RI. Menurutnya, DPD RI merupakan jalur paling mudah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Jogjakarta di tingkat pusat.

Dia membandingkan dengan pola pemilihan calon anggota DPR yang lebih panjang dengan beragam tahapan. Selain sangat tergantung pada partai yang dinaungi, calon anggota DPR, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat bergantung pada persentase jumlah penduduk yang diwakili di setiap dapil.

Di sisi lain, sejak era reformasi muncul semangat desentralisasi yang memungkinkan pemimpin daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Meskipun dalam perjalanannya banyak pemimpin daerah terpilih yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena mereka tak punya kapasitas mengelola institusi pemerintahan. Justru itulah yang terus menjadi motivasi bagi Cholid untuk maju dalam bursa pemilihan senator pada periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2014-2024.

Selain menyalurkan aspirasi masyarkat daerah di tingkat pusat, Cholid ingin mengawal kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih alias good and clean governance.
Cholid mencontohkan saat dia menjadi anggota Komite IV DPD RI. Ketika itu dia ikut ambil bagian menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. “Kami turun ke daerah-daerah yang pengelolaan keuangannya baik,” ungkapnya. Setiap laporan keuangan daerah lantas dipelajari oleh Komite IV DPD RI. Hasilnya menjadi rekomendasi bagi daerah-daerah yang pengelolaan keuangannya belum baik.

Cholid tak menampik semakin beratnya kerja DPD RI dalam perkembangan desentralisasi daerah yang menjangkau desa-desa. Apalagi tak sedikit perangkat desa merasa tak mampu mengelola dana desa yang begitu besar. Dalam hal itu peran anggota DPD bukan sekadar menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Para senator juga wajib mendidik masyarakat agar turut aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Muhammad Afnan Hadikusumo juga tercatat sebagai senator petahana dari DIJ yang telah duduk di kursi parlemen sejak 2009. Selama itu Afnan menjadi salah seorang senator yang cukup getol memperjuangkan UUK DIJ. Dia juga aktif mengadvokasi anggaran jaminan kesehatan dan beasiswa bagi warga kurang mampu. Guru honorer juga menjadi fokus perhatian sosok kelahiran 6 Februari 1967 ini. “Guru honorer harus bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sedangkan guru tetap yayasan sebisa mungkin diikutsertakan program sertifikasi,” ujarnya.

Selain masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat, Afnan juga aktif memperjuangkan program reboisasi lahan kritis. Dia terlibat dalam pemberian bantuan 10 ribu bibit tanaman dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pencalonannya sebagai senator untuk ketiga kalinya, Afnan mengusung visi mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera di DIJ dalam bingkai NKRI.

Sedangkan misi utamanya dijabarkan dalam empat poin. Yakni, memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI sebagai regional representation, memperjuangkan aspirasi warga DIJ demi terwujudnya pemerataan pembangunan, kemandirian, dan kesejahteraan, pengawasan dan advokasi berbagai persoalan pembangunan dalam pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, masalah pendidikan, kesehatan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Dan mengembangkan pola hubungan strategis serta sinergis bersama seluruh stakeholder guna menjembatani hubungan pusat dan daerah. (tif/cr10/har/cr5/yog)