WONOSARI – Pemilu legislatif (Pileg) 2019 nanti akan menjadi pertarungan yang sulit bagi partai politik (Parpol) kecil dan menengah. Itu karena UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam perhitungan konversi kursi menganut sistem Saint League murni.

Hal itu diingatkan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Cholid Mahmud dalam Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di BMT Dana Insani, Jalan Tentara Pelajar 71 Tegalmulyo Kepek Wonosari minggu (9/9). “Bisa jadi kursi legislatif akan diborong oleh parpol besar. Parpol kecil dan menengah bisa tak dapat menyentuh kursi satupun,” ujar Cholid dalam acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Yayasan Merti Makmur Gunungkidul itu.

Dalam sistem Saint League murni, jelas Cholid, penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap Parpol dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil (1,3,5,7,dst). “Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partaiatau caleg yang lolos,” jelas anggota DPD RI dari DIJ itu.

Cholid juga mengingatkan, agar Pemilu bisa berjalan aman dan damai, peserta Pemilu harus memahami dan taat pada aturan yang berlaku. Selain itu, penyelenggaraan pemilu harus benar-benar berjalan adil, transparan, dan jauh dari berbagai penyimpangan. Untuk itu, jajaran KPU, Panwaslu, dan para “wasit” lainnya harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam bertugas. “Begitu pula, TNI, Polri, BIN sesuai dengan tugasnya masing-masing harus berdiri di tengah dan tidak terpancing ikut-ikutan menjadi “pemain”,” pesannya di depan ratusan warga Gunungkidul.

Cholid juga menambahkan, Pemilu adalah sarana yang sah dan konstitusional untuk memperbaiki Pemerintahan. Bahkan juga untuk mengganti Presiden jika oleh kebanyakan rakyat Indonesia dirasa Presiden Indonesia sudah perlu diganti. Menurut dia itu merupakan cara sah dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi Negara dan sudah biasa dipraktekan di alam demokrasi. Tapi, jika kebanyakan rakyat belum menghendakinya petahana Presiden bisa lanjut satu periode lagi. “Itu tidak bertentangan dengan UU, tidak perlu diributkan. Toh, akhirnya garis iradah (kehendak) Allah-lah yang pasti akan berlaku,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa “Al-Muhtadin”, Seturan Depok Sleman itu. (pra/ong)