SLOGAN “Jogja berhati nyaman” nampaknya perlu direalisasikan terus melalui pembangunan beretika, terintegrasi, dan berkelanjutan berbasis Smart-Culture City. Apalagi predikat yang disandang Jogja sangatlah banyak, mulai dari kota budaya, pendidikan, sampai wisata. Sebagai kota dengan sejuta predikat dan magnet jutaan manusia tentu akan berimplikasi serbuan pengunjung baik itu yang singkat hanya berwisata maupun tempo lama karena menempuh pendidikan.

Merespons hal itu, Jogja wajib terus berbenah diri menjadi kota yang layak dan nyaman dihuni. Pelbagai pembangunan baik fisik maupun nonfisik harus terus dikontrol dan diawasi agar tetap dalam garis koridor etika pembangunan.

Beberapa proyek besar seperti pembangunan NYIA pun harus demikian, yang tak hanya mengedepankan aspek manusianya saja, akan tetapi juga aspek lingkungan serta makhluk hidup lain. Tak hanya mementingkan nilai ekonomi finansial saja. Melainkan nilai budaya, keadilan, dan kesehatan juga harus diperhatikan.

Pembangunan selama ini selalu dipahami dengan bentuk fisik (tangible) saja, berupa infrastuktur/sarana prasarana. Sementara, pembangunan non-fisik (intangible) terkadang dilupakan. Parameter standarnya pun berupa terbatas pada kuantitas dan kuantitas gedung atau infrastruktur publik yang bisa dibangun di setiap tahunnya.

Pembangunan fisik memang erat kaitannya dengan kemajuan. Namun, bukanlah satu-satunya penentu kesejahteraan. Bahkan, dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan yang salah arah mulai terasa.

Masifnya pembangunan di kota batik ini tentunya membuka peluang kerja yang luas. Meski demikian dampak negatif dari pembangunan juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Meningkatnya peluang kerja akan memantik serbuan jutaan manusia untuk berbondong-bondong datang ke Jogja. Menarik banyak kalangan untuk mengadu nasib. Ini artinya akan memerkecil peluang bagi warga pribumi. Belum lagi dampak perubahan sosio-kultulaar yang pasti turut serta.

Langkah konkrit yang bisa direalisasikan pemerintah bukan hanya sekadar menjamin ketersediaan tenaga kerja bagi warga pribumi semata. Namun, juga menyiapkan mereka sebagai tenaga ahli sejak sekarang. Dengan membina warga pribumi sebagai tenaga ahli, maka sangat mungkin mereka dapat bersaing dengan pendatang karena punya kompetensi. Dan tentunya pengembang pun tidak perlu khawatir jika mereka merekrut mereka sebagai bagian dari tenaga kerjanya.

Mempersiapkan warga sekitar sebagai tenaga ahli yang dimaksud dalam hal ini berarti, bukan hanya sebagai tenaga bidang operasional semua, akan tetapi semua bidang termasuk bidang wirausaha. Misalnya, dengan menjual souvenir khas local content Jogja. Di sini dituntut daya kreativitas dan inovatif warga Jogja yang terus dibina dan dipupuk. Dengan memiliki bekal dan keterampilan inilah diharapkan usaha yang dilakukan kelak bukan hanya sekadar mampu menghidupi mereka. Namun, juga mampu dikembangkan secara dinamis dan profesional.

Selain menyiapkan tenaga ahli (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, pemerintah juga perlu membekali warga dengan pengetahuan sosio-kultural. Tujuannya ialah agar nilai Jogja dan ke-Indonesiaan yang dimiliki tetap menjadi filter terhadap semua budaya yang masuk dan menjadikan budaya luhur bangsa ini tetap terjaga dan lestari. Semangat kebhinekaan juga tetap kita bumikan pada semua lini pembangunan yang berwawasan budaya.

Harapannya, dengan pemahaman pembangunan yang benar, Jogja secara khusus menjadi daerah Smart-Culture City yang maju dan berbudaya. Indonesia secara umum juga akan menjadi negara yang terus berkembang bergerak maju. Taraf ekonomi warga masyarakat dan kesejahteraannya pun meningkat. Tentu hal ini, butuh kesadaran kolektif, kedewasaan dalam pembangunan serta tanggung jawab moral baik pemerintah maupun rakyatnya, untuk bersatu padu bersinergi menjalankan roda pembangunan negara ke arah kemajuan, semoga. (ila)

*Peneliti pada Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan Pendidikan Kimia UNY