Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kulonprogo akhirnya turun gunung. Meski tak menerima laporan resmi, mereka mulai mengusut kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga penerima uang kompensasi ganti rugi lahan terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Desa Glagah, Temon. “Informasi dari berita media massa cukup bagi kami untuk mengambil langkah,” ujar Inspektur Daerah Kulonprogo Riyadi Sunarto, Kamis (30/8).

Kelompok kerja intelijen dan penindakan ditunjuk untuk mengawali penyelidikan. Pengumpulan data dan bahan keterangan menjadi langkah awal. Riyadi mengaku, Satgas Saber Pungli tak banyak tahu proses pembayaran ganti rugi lahan terdampak NYIA. Alasannya, pencairan dana langsung dari PT Angkasa Pura (AP) I kepada warga penerima. Riyadi berharap seluruh personel satgas bisa menemukan data seobjektif mungkin. “Apa pun hasil kerja teman intelijen dan penindakan, itulah nanti yang kami gunakan (penyelidikan, Red),” jelasnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menambahkan, laporan kerja tim Saber Pungli akan membuktikan dugaan tersebut. Jika ternyata benar ada pungli, langkah tegas akan diambil. Pembina Satgas Saber Pungli Kulonprogo itu berjanji secepatnya melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Guna menghindarkan fitnah.

Jadi, bukan sekadar mencari tahu akar persoalan secara objektif. Lebih dari itu untuk menyelamatkan pihak-pihak yang tak terlibat. “Jika terbukti benar ada pungli, ya harus disikat semua yang terlibat,” tegasnya. Sementara itu, Wakapolres Kulonprogo Kompol Dedy Suryadharma menyatakan telah berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli. “Kami akan cross check kebenarannya sambil menunggu hasil kerja masing-masing pokja tim Saber Pungli,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dugaan pungli dilontarkan paguyuban warga terdampak bandara pantai selatan (Patra Pansel) saat unjuk rasa di Simpang Empat Glagah Senin (27/8). Mereka menuding ada perangkat di Pemdes Glagah meminta “uang bolpoin” bagi para penerima dana kompensasi NYIA. Besarannya antara Rp 3 juta-Rp 100 juta.

Terkait tudingan Patra Pansel, Kepala Desa Glagah Agus Parmono menampiknya. Agus menegaskan, tak ada anak buahnya memotong dana kompensasi NYIA untuk kepentingan pribadi. “Misal ada (warga terdampak NYIA, Red) yang memberi untuk uang rokok ya silakan. Kan tidak ada aturan yang menunjuk pemotongan,” kelitnya. (tom/yog/mg1)