Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran (TA) 2018 berhasil disepakati DPRD DIY bersama Gubernur DIY Hamengku Buwono X.

Dalam KUPA-PPASP APBD DIY 2018 disepakati sejumlah hal. Di antaranya terkait perubahan proyeksi pendapatan. “Target pendapatan disepakati bertambah sebesar Rp 103 miliar dari target pendapatan murni Rp 5,1 triliun. Setelah perubahan menjadi Rp 5,2 triliun,” ungkap Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY Dharma Setiawan saat memberikan laporan di depan paripurna DPRD DIY pada (27/8) lalu.

Selain pendapatan, belanja daerah juga bertambah Rp 63,9 miliar. Dari semula pada anggaran murni sebesar Rp 5,5 triliun menjadi Rp 5,6 triliun. Bertambahnya belanja, kata Dharma, karena belanja tidak langsung bertambah sebesar Rp 4,3 miliar dan belanja langsung Rp 59 miliar. “Defisit anggaran berkurang Rp 39, 2 miliar,” jelas Dharma. Awalnya defisit anggaran sebesar Rp 361 miliar berubah menjadi Rp 322 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan disepakati tetap Rp 22 miliar.

Menurut Dharma, pembahasan KUPA-PPASP APBD DIY 2018 dimulai sejak 1 Agustus 2018. Dilanjutkan rapat kerja komisi-komisi pada 2, 7, 8, 9, 10, 13,14 dan 15 Agustus 2018. Hasil pembahasan komisi-komisi dibahas dalam rapat banggar pada 14, 15 dan 27 Agustus 2018.

“Sebagai bagian dari proses pembahasan, badan anggaran juga berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Anggaran Daerah,” terangnya. Konsultasi dilaksanakan pada 7 hingga 8 Agustus 2018.

Gubernur DIY Hamengku Buwono X mengapresiasi kesepakatan yang dibangun Pemda DIY dan DPRD DIY dalam membahas KUPA-PPASP APBD DIY 2018. “Ini bentuk pengabdian membangun masa depan DIY,” ujar gubernur saat berpidato di hadapan anggota dewan.

Sebelum menyepakati KUPA-PPAS APBD DIY 2018, dewan juga menyelenggarakan rapat paripurna istimewa. Agendanya meresmikan pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD DIY Pengganti Antar Waktu, Sisa Masa Jabatan 2014-2019.

Paripurna diawali dengan sambutan Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana sebagai pimpinan rapat. Kemudian dilanjutkan pembacaan dasar hukum pengangkatan anggota DPRD DIY Pengganti Antar Waktu.

Dasarnya antara lain Keputusan Mendagri Nomor 161.34-5627 Tahun 2018 Tanggal 6 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Anggota DPRD DIY atas nama Anwar Hamid, S.Sos Tahun 2014-2019 dan digantikan Soleh Wibowo. Anwar Hamid diganti karena meninggal dunia. Anwar dan Soleh berasal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

“Anggota pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya harus melakukan sumpah janji terlebih dahulu,” ujar Yoeke. Pengucapan sumpah dilakukan dengan mengundang rohaniwan Islam. Pembacaan pengucapan sumpah dipandu Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto. (kus/mg1)