BANTUL – Ketua Paguyuban Lurah DIJ (Ismoyo) Bibit Rustamto mengaku prihatin dengan tunggakan tanah pelungguh. Apalagi, total tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp 4 miliar. Padahal, lurah dan pamong di DIJ lebih sejahtera dibanding daerah lain. Tidak hanya tanah pelungguh, mereka juga mendapatkan penghasilan tetap (siltap).

”Daerah lain kan tidak,” jelas Bibit di kantornya kemarin (30/8).
Seperti diberitakan, PBB tanah pelungguh sejak lima tahun terakhir menunggak. Rerata tunggakan per tahun mencapai Rp 750 juta. Khusus 2018 mencapai Rp 1 miliar. Parahnya lagi, dari 75 desa se-Bantul hanya Sembilan desa yang terbebas dari tunggakan.

Guna memberikan teladan, Bibit mendorong agar lurah maupun pamong tertib. Caranya dengan tertib membayar PBB. Apalagi, dukuh juga bertugas mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada warganya.

Bekas lurah Bangunjiwo ini tak menutup mata bahwa sebagian tanah pelungguh tak produktif. Hasil produksi pertanian tak berbanding lurus dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kendati begitu, Bibit mengingatkan, faktor ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan menunggak pajak. Seharusnya, pamong berkomunikasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. ”Agar dapat dirumuskan formulasi baru bagi tanah yang tidak subur. Misalnya dengan memberikan keringanan,” ungkapnya.

Terlepas dari itu, politikus Partai Nasdem ini mengakui bahwa pendapatan lurah dan pamong masih minim. Sekalipun mereka mendapatkan siltap dan tanah pelungguh. Pendapatan mereka tidak berbanding luruh dengan besarnya tanggung jawab. Saat ini siltap lurah di kisaran Rp 2,5 juta per bulan.

”Idealnya Rp 5 juta. Nah, ini yang masih kami rancang. Agar danais (dana keistimewaan) dapat menyejahterakan desa dan pamongnya,” tambahnya.
Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul Sulistyo Atmojo mengaku tidak mengetahui persis dukuh mana saja yang belum membayar PBB tanah pelungguh. Itu lantaran PBB bersifat pribadi. Kendati begitu, Sulis, sapaannya berjanji siap menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan mendorong dukuh segera melunasi tunggakan.

”Ketika BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) mau mengajak koordinasi kami siap,” tegasnya.
Sulis berpendapat tanah pelungguh adalah tambahan penghasilan. Semestinya pemegang tanah pelungguh tidak dibebani PBB. Melainkan hanya pajak penghasilan.
”Tapi belum ada persamaan persepsi dengan pemerintah,” tambahnya. (ega/zam/mg1)