Optimalkan Danais untuk Pembangunan Segala Bidang

JOGJA – Hari ini, tepat enam tahun lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK) ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lantas bagaimana perjalanan UUK yang diteken pada 31 Agustus 2012 itu?
Beragam opini dilontarkan para kepala daerah di DIJ. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, DIJ punya keistimewaan di segala bidang. Baik dari segi budaya maupun intelektualitas masyarakatnya. Istimewa berarti lebih unggul dibanding masyarakat di daerah lain. “UUK harus membawa masyarakat DIJ lebih istimewa dan sejahtera,” ujarnya, Kamis (30/8).

Hal senada disampaikan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Menurutnya, keistimewaan adalah sebuah kebersamaan. Yakni langkah menjadikan Jogjakarta istimewa bagi semuanya. “Istimewa bagi kita semua dan Jogja yang istimewa untuk Indonesia,” katanya.

Keistimewaan Jogjakarta harus diisi dengan hal-hal yang istimewa pula. Seperti masyarakat yang tertib, sehat, serta aman dan nyaman.
Bupati Gunungkidul Badingah berharap, enam tahun masa berlaku UUK harus bisa lebih dirasakn manfaatnya bagi seluruh masyarakat Jogjakarta. Tanpa membedakan asal-usul dan agama. “Misalnya dalam pembangunan fisik dan infrastruktur serta pengembangan dan pelestarian budaya,” tuturnya. Pembangunan fisik yang dimaksud, salah satunya jalan jalur lintas selatan (JJLS).

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menilai keistimwaan DIJ lebih pada cara pandang masyarakat terhadap demokrasi dan kebudayaan.
Dikatakan, sejak awal masyarakat DIJ menghendaki Hamengku Buwono (HB) X sebagai gubernur. Didukung akar kesejarahan yang panjang.
“Ini perbedaannya dengan provinsi lain di Indonesia,” ucapnya. Diterbitkannya UUK, kata halim, karena Jogjakarta memang istimewa. Sehingga pemerintah pusat memandang perlu mengatur keistimewaan DIJ dalam sebuah undang-undang.

DIJ dipandang sebagai suatu entitas kebudayaan yang khas dan harus dilestarikan. Dana keistimewaan diperlukan untuk merawat, mempertahankan, melestarikan, bahkan mengembangkan budaya adiluhung yang ada. “Masuknya budaya asing nyatanya berbahaya bagi eksistensi budaya DIJ,” ingatnya.
Di bagian lain, Halim menekankan pentingnya evaluasi penggunaan dana keistimewaan. Agar tepat sasaran. Misalnya, untuk pelestarian kebudayaan. Kebudayaan bukan sekadar pertunjukan seni tradisional. Tapi , lebih dari itu. Kebudayaan menyangkut rasa, cipta, karya, dan karsa masyarakat DIJ yang diwariskan para leluhur.

Bantul sebagai bagian dari DIJ punya cara sendiri untuk melestarikan budaya adi luhung ini. Setidaknya ada 13 desa budaya di Bantul yang terus dikembangkan. Pemkab Bantul juga punya program pelestarian kebudayaan, meski anggarannya masih kurang memadai.
Ke depan, dana keistimewaan harus dialokasikan untuk menguatkan kebudayaan secara luas. Salah satunya, menghidupkan budaya berbahasa Jawa yang baik bagi kalangan anak muda. “Bahasa itu penanda kebudayaan. Baik tulisan seni maupun prasasti. Bahasa Jawa terancam punah jika tak dikuasai anak muda,” tuturnya.

Menurut Halim, tak sedikit bahasa daerah di Indonesia mengalami degradasi karena tak ada yang melestarikannya. “Itu jangan sampai terjadi di DIJ,” tandasnya. (har/cr5/gun/ega/yog/mg1)