Petakan Kawasan Rawan dalam Pemilu 2019

GUNUNGKIDUL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul mewaspadai wilayah perbatasan sebagai kawasan rawan pemilihan umum 2019. Masih banyaknya warga yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) menjadi alasan utama kerawanan. Apalagi tak sedikit warga belum melakukan perekaman e-KTP. “Kerawanan ini harus diminimalisasi,” ujar Komisioner Bawaslu Gunungkidul Rosita, Kamis (30/8).

Rosita mengingatkan Pemkab Gunungkidul, dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta Komisi Pemilihan Umum setempat lebih serius menyikapi masalah tersebut.

“Dari sisi penyelenggara juga ada masukan untuk berkoordinasi lebih baik terutama di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pengawas kecamatan (panwascam), sehingga tidak ada selisih paham,” ingatnya.

Dikatakan, setiap wilayah memiliki potensi kerawanan dalam setiap perhelatan pemilu legislatif (pileg). Karena itu, selain wilayah perbatasan, pontesi rawan di wilayah lain juga harus menjadi perhatian. Terutama kawasan padat penduduk. Untuk kepentingan itu Bawaslu Gunungkidul mulai melakukan pemetaan atau penyusunan indeks kerawanan pemilu (IKP). “Prioritas tetap di wilayah perbatasan,” kata Rosita.

Komisioner Bidang Teknis KPU Gunungkidul Ahmad Ruslan Hani berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi lima tahunan mampu mencegah potensi kerawanan. Baik KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, Kesbangpol, hingga awak pers.

Ahmad berharap, Pileg 2019 tak menimbulkan gesekan. Baik oleh penyelenggara, para bacaleg, partai-partai, dan masyarakat.
Lewat IKP 2019, Ahmad optimistis, tingkat kerawanan dalam pileg bisa ditekan. Sedangkan jenis kerawanannya bisa terinventarisasi sejak awal. “Supaya pemilu bisa berjalan secara luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Serta adil, inklusif, dan demokratis. Sesuai amanat konstitusi,” katanya. (gun/yog/mg1)