KULONPROGO – Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdar), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi meminta petugas jembatan timbang tegas. Terutama kepada pelanggar dimensi dan kelebihan muatan.

Guna mengecek kesiapan anak buahnya, dia Rabu (29/8) datang ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang Kulwaru. Satuan Pelayanan (Satpel) UPPKB Kulwaru harus meningkatkan pelayanan dan melaksanakan zero over dimension over loading (ODOL).

“Kemenhub sudah mengeluarkan aturan untuk penindakan angkutan barang yang melanggar batas dimensi dan muatan,” kata Budi.

Sejak 1 Agustus 2018 petugas jembatan timbang menurunkan barang dari truk yang kelebihan muatan hingga 100 persen. “September akan saya evaluasi,’’ kata Budi.

Sementara itu, sebanyak 48 jembatan timbang akan diaktifkan. ‘’Targetnya akhir 2018 sebanyak 92 jembatan timbang di seluruh Indonesia beroperasi,” kata Budi.
Zero ODOL identik dengan keselamatan kendaraan dan meminimalisasi kerusakan jalan. Pelanggaran beban muatan dan dimensi akan ditindak.

‘’Yang melanggar akan ditandai dengan cat semprot. Sosialiasi juga akan dilakukan kepada pihak karoseri,’’ kata Budi.

Dimensi dan muatan truk sudah dijelaskan dalam Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB). Namun karoseri biasanya mengikuti keinginan pemesan. Kadang melakukan penambahan dimensi.

“Saya di Magelang bertemu dengan pengusaha karoseri. Akan kami sampaikan soal dimensi kendaraan pengangkut barang tersebut,’’ ujar Budi.

Ditegaskan, pengelolaan jembatan timbang diserahkan kepada Pusat. Saat ini petugas jembatan timbang murni hanya melakukan tilang saja.

“Jika ada yang melanggar bayarnya langsung ke bank, didenda maksimal Rp 500 ribu. Semua kinerja bisa dilihat dari Jakarta. Petugas kementrian tugasnya hanya menilang,” kata Budi.

Dia berharap petugas jembatan timbang bekerja profesional. Tidak hanya tegas menilang, namun juga mampu memberikan edukasi.
“Petugas itu pelayan, jangan menempatkan pengemudi sebagai pelanggar saja. Harus bisa memberi tahu apa pelanggarannya,” kata Budi.

Kepala Satpel UPPKB Kulwaru Sigit Saryanto mengatakan pihaknya telah melakukan penindakan terhadap pelanggar. Data terakhir, dari jumlah Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) UPPKB Kulwaru, sekitar 30 unit kendaraan melanggar.

“Kebanyakan pelanggaran adalah truk pengangkut bahan bangunan. Untuk pelanggaran dimensi sekitar tiga unit per hari,” kata Sigit.
Dia menjamin Jembatan Timbang Kulwaru tidak ada pungutan liar. Seluruh petugas berkomitmen menjalankan tugas secara profesional. (tom/iwa/mg1)