SLEMAN – Sidang ajudikasi gugatan sengketa antara Hanura dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman kembali buntu. Majelis memutuskan langsung pembacaan putusan yang akan dilakukan 3 September 2018. Nantinya, jika ada pihak yang kurang puas dapat mengajukan koreksi ke Bawaslu RI.

“Agenda sidang ajudikasi kedua Selasa 28 Agustus 2018 sebenarnya mengajukan alat bukti dan menghadirkan keterangan saksi,” kata Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Arjuna Al Ichsan Siregar kemarin (29/8).

Alat bukti pemohon dan termohon sudah lengkap. Namun kedua belah pihak tidak ada yang menghadirkan saksi.

“Karena kami lihat sudah tidak bisa lagi, kami putuskan langsung ke proses pembacaan putusan,” ujarnya.
Ketua DPC Hanura Sleman Dzit Khaeroni mengaku pasrah dengan keputusan yang akan disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman. Tetapi pihaknya tetap optimistis tiga bakal calon legislatif (Bacaleg) dapat kembali masuk ke daftar caleg sementara (DCS).

Namun sejak dari awal mediasi hingga sidang ajudikasi, Dzit menuding Bawaslu tidak memerhatikan kepentingan kedua belah pihak. “Jadi kami ini seperti digiring untuk terus maju ke proses ajudikasi,” kata Dzit.
Terkait keterlambatan pengajuan berkas, Dzit mengklaim semuanya ada dan dibuktikan pada ajudikasi kedua ini. Semua alat bukti berupa syarat yang kurang saat ajudikasi telah lengkap dan sudah dipastikan oleh KPU Sleman. “Keterlambatan ini tidak fatal karena masih DCS,” kata Dzit.

Komisioner KPU Sleman Divisi Hukum Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Imanda Yulianto menyatakan pihaknya tidak bersedia membacakan keputusan. Sebab permohonan dari pemohon sudah salah.

“Tidak nyambung antara tuntutan dan isi petitum yang salah satu isinya meminta untuk membatalkan SK KPU,” ujar Imanda.
Akibat yang ditimbulkan memengaruhi seluruh Bacaleg yang masuk DCS. Padahal Imanda mengatakan proses ini tidak akan berlarut-larut hingga ajudikasi jika kesepakatan pada mediasi pertama diterima.

“Pada mediasi pertama sebenarnya kami telah bersepakat agar pemohon mengubah petitum tapi ditolak karena alasan tidak ada regulasinya,” kata Imanda.
Padahal jika dibalik, regulasi yang melarang untuk mengubah petitum juga tidak ada. Dalam penyusunan petitum, pemohon didampingi Bawaslu Sleman. “Ini artinya Bawaslu telah melakukan blunder,” ujar Imanda.

Apapun keputusan sidang, pihaknya menegaskan tetap akan mematuhi. Sepanjang keputusan itu tidak harus mencabut SK KPU.
“Kalau merevisi kami bisa, karena itu ada aturannya. Tapi kalau diminta mencabut, itu tidak bisa karena nantinya akan mengubah susunan caleg,” kata Imanda. (har/iwa/mg1)