Polisi Dalami Dugaan Pemerasan terhadap Warga Terdampak NYIA

KULONPROGO – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga penerima dana ganti rugi lahan bandara di Kulonprogo mulai menyita perhatian dewan setempat. Ketua Komisi I DPRD Kulonprogo Muh Ajrudin Akbar mendesak tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) segera mengambil langkah penyelidikan. Tanpa menunggu laporan resmi para korban. “Tim Saber Pungli seharusnya bisa segera menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Muh Ajrudin, Selasa (28/8).

Sebagaimana diketahui, munculnya kasus dugaan pungli berawal orasi warga terdampak proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Simpang Empat Glagah, Selasa (27/8). Ketika itu masyarakat yang mengatasnamakan paguyuban terdampak bandara pantai selatan (Patra Pansel) menuding adanya perangkat Pemerintah Desa Glagah memeras warga penerima dana kompensasi ganti rugi lahan bandara. “Ada oknum yang minta jatah uang bolpoin dan menerima gratifikasi. Besarannya antara Rp 3 juta hingga Rp 100 juta,” beber koordinator aksi Patra Pansel Wisnus Karsosentono.

Menurut Muh Ajrudin, Saber Pungli bisa mendasarkan pernyataan warga Patra Pansel sebagai langkah awal penyelidikan. Dia mengingatkan, sesuai Perpres No 87/2016 tentang Saber Pungli, masyarakat berhak dan bisa berperan serta dalam pemberantasan pungli. Baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik atau non elektronik.
“Peran serta masyarakat bisa dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Glagah Agus Parmono menampik tudingan Patra Pansel. Agus membantah ada anak buahnya telah memeras warga terdampak NYIA. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa lembaganya telah memfasilitasi proses pembebasan lahan proyek NYIA dan pembayaran ganti ruginya bagi warga terdampak. Agus menyatakan tak seorang pun perangkat melakukan pemotongan dana kompensasi NYIA untuk kepentingan pribadi. Dia berdalih, dasar penentuan nominal ganti rugi telah sesuai hasil penaksiran tim appraisal. Selain itu, pembayaran uang ganti rugi dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) I melalui rekening bank atas nama warga yang bersangkutan. “Jadi yang dimaksud pemotongan itu apa, saya tidak paham,” katanya. Agus tak mau dipusingkan dengan tudingan pungli yang menyeruak ke publik belakangan ini. “Misal ada (warga terdampak NYIA, Red) yang memberi untuk uang rokok ya silakan. Kan tidak ada aturan yang menunjuk pemotongan,” kelitnya.

Agus tak mau terbawa arus pusaran dugaan pungli tersebut. Saat ini dia justru lebih fokus memikirkan upaya pemberian tali asih bagi warga penggarap Pakualamanaat Grond (PAG), yang juga menjadi korban terdampak NYIA. Sebab, Puro Pakualaman pernah berjanji menyisihkan dana Rp 25 miliar dari total kompensasi yang diterima senilai lebih Rp 700 miliar. Dana yang disisihkan itulah tali asih bagi para petani yang dulunya menggarap PAG yang berupa lahan pertanian. Dana tali asih dijanjikan cair setelah Puro Pakualaman menerima kompensasi. Adapun Humas Pengadilan Negeri (PN) Wates Edy Sameaputy SH beberapa waktu lalu menyatakan jika dana kompensasi NYIA bagi Puro Pakualaman telah dicairkan pada 5 Juni lalu.
“Karena dana itu sudah cair, ya segera berikan tali asih yang dijanjikan itu,” pintanya. Agus mencatat, sedikitnya ada 150 warga penggarap lahan PAG terdampak NYIA di Desa Glagah.

Terpisah, Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution menyatakan belum menerima laporan resmi dari korban pungli dana kompensasi ganti rugi lahan terdampak NYIA. Kendati demikian, Anggara berjanji segera turun tangan melakukan penyelidikan lapangan. “Kami akan lihat dan dalami apakah yang disampaikan (Patra Pansel, Red) terkait pungli itu riil atau tidak,” ujar ketua Satgas Saber Pungli Kulonprogo itu. (tom/yog/mg1)